Sinergi Strategis Setjen MPR RI dan ULM: Menempa SDM Unggul demi Masa Depan Konstitusi dan Kelestarian Lingkungan

LajuBerita — Langkah besar diambil oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam upaya memperkuat pondasi pendidikan nasional. Melalui kolaborasi strategis dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan, kedua institusi ini bertekad menciptakan ekosistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga responsif terhadap tantangan zaman, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Visi besar ini bukan sekadar wacana di atas kertas. Kerja sama yang terjalin antara lembaga tinggi negara dengan perguruan tinggi tertua di tanah Borneo ini menjadi jembatan krusial untuk menyelaraskan kebijakan publik dengan riset akademis yang mendalam. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap mahasiswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi bangsa.

Berita Lainnya

Atasi Macet Jalur Darat, Uji Coba Taksi Laut Bandara-Canggu Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Komitmen Siti Fauziah dan Inovasi Pendidikan Inklusif

Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dalam kunjungannya ke kampus ULM, menyatakan kekagumannya terhadap transformasi yang dilakukan universitas tersebut. Sebagai perempuan pertama yang memegang posisi strategis sebagai Sekjen MPR RI, Siti melihat adanya kesamaan visi antara MPR dan ULM dalam membangun karakter bangsa melalui jalur pendidikan tinggi.

Siti Fauziah memberikan apresiasi khusus terhadap metode “jemput bola” yang diterapkan oleh ULM. Program ini merupakan inisiatif di mana pihak kampus secara aktif mendatangi calon mahasiswa di pelosok daerah untuk memastikan mereka mendapatkan akses bantuan biaya pendidikan. Menurutnya, langkah ini adalah terobosan nyata dalam memerangi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia.

Berita Lainnya

Drama Empat Gol di Parc des Princes: Laju Kemenangan PSG Terganjal Ketangguhan Lorient

“Saya sangat salut dengan dedikasi ULM. Mereka tidak hanya menunggu mahasiswa datang, tapi proaktif menjangkau mereka yang kurang mampu. Inovasi seperti ini sangat layak menjadi inspirasi bagi kampus-kampus lain di seluruh penjuru negeri,” ujar Siti Fauziah dengan nada penuh antusiasme saat memberikan keterangan di Banjarmasin.

Memperkuat Basis Data Melalui FGD dan Forum Kajian

Kerja sama antara Setjen MPR RI dan ULM tidak hanya berhenti pada pemberian beasiswa. LajuBerita mencatat bahwa kolaborasi ini akan melibatkan serangkaian program akademis yang sistematis, seperti Focus Group Discussion (FGD) dan Forum Kajian Permusyawaratan (FKP). Program-program ini dirancang untuk menggali pemikiran segar dari para akademisi dan mahasiswa guna memberikan masukan bagi Badan Pengkajian MPR RI.

Berita Lainnya

Acha Septriasa dan Baim Wong Siap Mengguncang Emosi Penonton Lewat ‘Suamiku Lukaku’: Potret Kelam di Balik Harmoni

Hasil dari diskusi-diskusi mendalam ini nantinya akan menjadi salah satu referensi penting bagi MPR dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ketatanegaraan. Dengan melibatkan dunia kampus, MPR RI memastikan bahwa setiap produk pemikiran hukum dan konstitusi memiliki dasar riset yang kuat serta relevan dengan dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Selain itu, program magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga menjadi poin penting dalam nota kesepahaman ini. Mahasiswa ULM akan mendapatkan kesempatan langka untuk merasakan langsung dinamika kerja di lembaga negara, yang diharapkan dapat mengasah kemampuan praktis sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi konstitusional sejak dini.

Hukum Lingkungan: Menjaga Paru-Paru Kalimantan

Salah satu poin paling menarik dalam kerja sama ini adalah penetapan fokus pada tema hukum lingkungan. Pemilihan tema ini bukan tanpa alasan. Kalimantan Selatan, khususnya wilayah Banjarbaru, masih memiliki area hijau yang luas namun terus menghadapi tantangan degradasi lingkungan akibat aktivitas industri dan pertambangan.

Berita Lainnya

Jejak Duka Lhok Pungki: Menelusuri ‘Dusun yang Hilang’ di Jantung Aceh Utara

Siti Fauziah menekankan bahwa keberlanjutan wilayah hijau di Kalimantan harus dipagari dengan regulasi yang kuat dan berkeadilan. Melalui kolaborasi dengan pakar hukum dari ULM, MPR berharap dapat merumuskan formulasi hukum yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan pelestarian alam.

“Kalimantan adalah paru-paru dunia yang harus kita jaga bersama. Dengan mengkaji hukum lingkungan secara mendalam, kita sedang berinvestasi untuk masa depan generasi mendatang agar mereka tetap bisa menghirup udara segar di tanah mereka sendiri,” tegas Siti.

Visi Rektor ULM: Pendidikan Tanpa Kenaikan Biaya

Rektor ULM, Prof. Ahmad Alim Bachri, menyambut hangat sinergi ini sebagai momentum emas bagi universitasnya. Di bawah kepemimpinannya, ULM berkomitmen penuh untuk menjaga aksesibilitas pendidikan. Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah keputusan ULM untuk tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejak tahun 2014 hingga saat ini.

“Kami ingin memastikan bahwa ULM adalah rumah bagi seluruh anak bangsa, terlepas dari kondisi finansial mereka. Selama saya menjabat, saya berupaya keras agar pendidikan berkualitas tetap terjangkau. Tidak boleh ada anak daerah yang putus sekolah hanya karena biaya hidup yang tinggi,” kata Prof. Ahmad dengan tegas.

ULM juga terus memperluas jangkauannya melalui Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan. Dengan membawa kampus lebih dekat ke masyarakat, ULM berharap dapat memutus rantai kemiskinan melalui jalur intelektual. Kehadiran Setjen MPR RI dalam ekosistem ini dianggap sebagai penguat legitimasi bahwa perjuangan ULM selaras dengan tujuan besar negara.

Penandatanganan MoU untuk Masa Depan 2026–2031

Puncak dari pertemuan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melingkupi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk periode tahun 2026 hingga 2031. Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Wasaka 3, ULM, Banjarmasin, yang dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua belah pihak.

Kesepakatan jangka panjang ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi lahirnya inovasi-inovasi baru di bidang tata negara dan sosial-politik. Dengan durasi kerja sama selama lima tahun kedepan, kedua institusi memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi dan mengembangkan program-program yang benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Sinergi antara Setjen MPR RI dan ULM ini membuktikan bahwa ketika lembaga negara dan institusi pendidikan bersatu, tantangan seberat apapun—mulai dari kualitas SDM hingga isu lingkungan hidup—dapat dihadapi dengan solusi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pengembangan daerah berbasis pengetahuan kini bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah realitas yang tengah diperjuangkan di Bumi Lambung Mangkurat.