Mimpi Bioskop Masuk Desa: DPR Usulkan 1.000 Layar untuk Hidupkan Film Lokal dan Ekonomi Kreatif Daerah

LajuBerita — Wajah perfilman Indonesia mungkin akan segera berubah drastis dalam beberapa tahun ke depan. Sebuah gagasan revolusioner muncul dari balik meja parlemen, yang membayangkan layar perak tidak lagi hanya menjadi milik masyarakat perkotaan dengan mal-mal megahnya, tetapi juga merambah hingga ke pelosok desa. Langkah ini diambil bukan sekadar untuk hiburan semata, melainkan sebagai upaya sistematis untuk memecah kebuntuan distribusi yang selama ini mencekik para sineas daerah.

Satu Desa, Satu Layar: Visi Besar untuk Tahun 2027

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, melontarkan sebuah usulan berani dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional. Ia mendorong pemerintah untuk mulai memikirkan pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 guna menghadirkan sedikitnya 1.000 layar bioskop di tingkat desa. Langkah ini dinilai krusial untuk memberikan napas baru bagi rumah produksi (Production House/PH) kecil yang selama ini kesulitan menembus dominasi jaringan bioskop besar.

Berita Lainnya

Misi Pemerataan Pendidikan: Mengapa Wilayah Pinggiran Papua Barat Menjadi Fokus Utama Beasiswa PIP 2026?

Rahmawati menekankan bahwa keberadaan 1.000 layar ini akan menjadi kanal distribusi alternatif yang sangat dibutuhkan. “Mungkin lintas mitra, kita perlu menyiapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil di daerah. Alokasi anggaran untuk 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027 adalah saran nyata agar PH kecil itu bisa terus hidup dan berkarya,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Memutus Rantai Dominasi dan Hambatan Distribusi

Selama ini, industri perfilman tanah air memang kerap dikritik karena akses penayangan yang sangat terpusat. Banyak rumah produksi di daerah yang berhasil menciptakan karya luar biasa dengan muatan budaya lokal yang kental, namun harus gigit jari karena tidak mendapatkan slot tayang di bioskop komersial. Standar yang ditetapkan oleh pengelola bioskop besar seringkali menjadi tembok tinggi yang sulit dipanjat oleh para produser dengan modal terbatas.

Berita Lainnya

Menuju Puncak Haji 2026: LajuBerita Pantau Kesiapan Infrastruktur Armuzna yang Masuki Tahap Finalisasi H-5

Keterbatasan akses ini berdampak domino. Tanpa adanya jaminan penayangan, para pembuat film di daerah kesulitan mendapatkan investor. Akibatnya, potensi budaya daerah yang seharusnya bisa dipromosikan melalui medium audio-visual menjadi terpendam. Bioskop desa diharapkan menjadi solusi atas kebuntuan ini, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di wilayah pedesaan.

Dialog vs Realitas Lapangan: Tantangan Bagi Sineas Lokal

Di sisi lain, perdebatan menarik muncul mengenai bagaimana seharusnya sineas lokal bersikap. Anggota Komisi VII dari Fraksi Nasdem, Rico Sia, memberikan pandangan yang lebih pragmatis. Ia menyarankan agar para pengelola rumah produksi tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mulai membuka ruang dialog yang intens dengan para exhibitor atau pemilik bioskop.

Berita Lainnya

Ledakan Laba Samsung Q1 2026: Rekor Sejarah di Tengah Kejayaan Industri Semikonduktor dan AI

“Coba duduk bersama, berdiskusi dengan para exhibitor sebelum mulai memproduksi film. Sampaikan gagasan, beritahu apa yang ingin kita buat, dan minta masukan dari mereka,” saran Rico. Menurutnya, dengan melibatkan keinginan pasar yang dipahami oleh pemilik bioskop, film-film daerah memiliki peluang lebih besar untuk diterima secara komersial.

Namun, saran tersebut langsung mendapatkan respons jujur dari pelaku industri. Perwakilan dari PH Black & White Pictures mengungkapkan sebuah kenyataan pahit bahwa pintu diskusi dengan pengelola bioskop besar tidak selalu terbuka lebar bagi pemain kecil. Ada jurang yang cukup lebar antara keinginan untuk berkolaborasi dengan kebijakan bisnis yang diterapkan oleh jaringan bioskop raksasa saat ini.

Berita Lainnya

Ketegangan di Selat Hormuz: Dua Kapal Tanker Raksasa Pertamina Masih Menunggu Kepastian Jalur

Mendesak Revisi Undang-Undang Perfilman yang Usang

Melihat kompleksitas masalah dari hulu ke hilir, Komisi VII DPR RI melihat bahwa solusi jangka panjang tidak hanya soal anggaran, tetapi juga payung hukum. Anggota Fraksi Golkar, Andhika Satya Wisastho, mengusulkan agar dilakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Andhika berargumen bahwa lanskap industri film saat ini sudah berubah total dibandingkan tahun 2009. Kehadiran teknologi digital, platform streaming, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap konten audio-visual menuntut adanya aturan yang lebih relevan. “Kondisi di tahun 2009 dan di tahun 2026 atau 2027 nanti sudah sangat jauh berbeda. Saya mengusulkan agar Komisi VII mulai mengagendakan revisi undang-undang ini agar sesuai dengan kebutuhan zaman,” ungkapnya.

Efek Pengganda: Lebih dari Sekadar Menonton Film

Pembangunan 1.000 layar bioskop desa diprediksi akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal. Selain menjadi wadah bagi sineas lokal, bioskop desa bisa berfungsi sebagai pusat komunitas. Bayangkan jika sebuah desa memiliki tempat berkumpul yang representatif untuk menonton karya-karya anak bangsa sendiri. Hal ini tentu akan meningkatkan rasa bangga terhadap identitas daerah.

Selain itu, sektor pendukung seperti UMKM kuliner di sekitar lokasi bioskop akan ikut terangkat. Penyerapan tenaga kerja dalam operasional bioskop juga menjadi nilai tambah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika proyek ini terealisasi, maka pemerataan pembangunan di sektor kebudayaan dan kreatif bukan lagi sekadar jargon politik, melainkan realitas yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

Menuju Masa Depan Perfilman yang Inklusif

Apa yang diusulkan oleh para wakil rakyat di Senayan ini memberikan harapan baru bagi ekosistem perfilman Indonesia. Meskipun masih dalam tahap usulan untuk APBN 2027, narasi mengenai bioskop desa telah membuka mata publik bahwa ada ketimpangan yang harus segera diperbaiki. Perfilman tidak boleh hanya menjadi konsumsi elit kota, tetapi harus menjadi milik seluruh lapisan masyarakat.

Ke depannya, koordinasi antar-lembaga akan menjadi kunci. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku industri harus mulai bersinergi untuk menyusun peta jalan yang jelas. Dengan adanya 1.000 layar baru, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan besar dalam industri film global yang berbasis pada kekayaan dan keberagaman lokal yang otentik. Mari kita kawal bersama agar mimpi besar ini tidak menguap begitu saja di tengah jalan.