Wapres Gibran Bongkar Praktik Manipulasi Harga Ekspor-Impor: 4 Sektor Ini Jadi Sasaran Empuk

LajuBerita — Praktik lancung dalam dunia perdagangan internasional tanah air kini tengah menjadi sorotan tajam pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena trade misinvoicing atau manipulasi harga pada faktur ekspor impor yang selama ini diam-diam menggerogoti kekayaan negara. Gibran menegaskan bahwa kebocoran ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan ancaman nyata yang membuat modal dan kekayaan bangsa menguap ke luar negeri.

Dalam sebuah pemaparan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Gibran mengidentifikasi empat sektor komoditas yang paling rentan menjadi objek permainan harga oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan limbah, logam berlapis, logam mulia, hingga perangkat teknologi seperti ponsel pintar (smartphone).

Berita Lainnya

Gelombang PHK Capai 8.389 Orang di Kuartal I 2026, Menaker Yassierli: Kita Terus Monitor

Skala Kerugian yang Fantastis

Data yang dipaparkan Gibran mencerminkan betapa masifnya praktik manipulasi harga ini terjadi di Indonesia. Dalam rentang waktu satu dekade (2014-2023), nilai under-invoicing atau pengecilan nilai ekspor diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni US$ 401 miliar, dengan rata-rata kerugian US$ 40 miliar setiap tahunnya.

Di sisi lain, praktik over-invoicing ekspor juga tercatat mencapai US$ 252 miliar, atau sekitar US$ 25 miliar per tahun. “Kasus trade misinvoicing ini secara jelas adalah pelanggaran hukum. Negara menanggung kerugian yang sangat besar akibat kecurangan sistematis ini,” tegas Gibran dengan nada lugas.

Empat Dampak Buruk bagi Perekonomian Nasional

Gibran menguraikan sedikitnya ada empat kerugian fundamental yang dialami Indonesia akibat praktik gelap ini:

Berita Lainnya

Krisis Avtur Global: Perang AS-Iran Ancam Operasional Maskapai dan Picu Lonjakan Harga Tiket

• Hilangnya Pendapatan Pajak: Setiap rupiah yang sengaja disembunyikan dari nilai transaksi ekspor-impor berarti hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea cukai yang seharusnya masuk ke kas negara.
• Ancaman Devisa Negara: Praktik ini memicu pelarian modal ke luar negeri. Karena selisih pembayaran tidak dilaporkan secara jujur, devisa hasil ekspor yang kembali ke Indonesia menjadi jauh lebih kecil dari nilai yang sebenarnya.
• Risiko Pencucian Uang: Gibran memperingatkan bahwa manipulasi ini juga menjadi celah masuknya dana gelap ke dalam negeri. Skenario ini sering kali dimanfaatkan untuk aktivitas pencucian uang yang berisiko merusak stabilitas finansial.
• Persaingan Usaha Tidak Sehat: Para pelaku usaha yang jujur akan sulit bersaing dengan oknum yang mampu menjual barang lebih murah karena melakukan kecurangan laporan. Kondisi ini dikhawatirkan akan memaksa pelaku usaha lain untuk ikut berbuat curang demi bisa bertahan hidup di pasar.

Mengakhiri pernyataannya, Gibran menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk menyelamatkan kekayaan negara. Meski langkah-langkah yang diambil mungkin tidak populer bagi sebagian kalangan, kebijakan tegas harus tetap dijalankan.

“Bagi Presiden, menjaga kekayaan nasional agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan generasi mendatang adalah tanggung jawab moral serta konstitusional yang tidak bisa ditawar,” pungkas Gibran.