Antisipasi Gelombang PHK Massal Imbas Perang, Bos Buruh Desak Langkah Strategis Pemerintah

LajuBerita — Bayang-bayang kelam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali menghantui sektor industri tanah air seiring dengan memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Menanggapi situasi yang kian genting, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyuarakan alarm peringatan sekaligus menyodorkan sejumlah solusi konkret kepada pemerintah untuk membentengi stabilitas ekonomi nasional.

Said Iqbal menekankan bahwa pemerintah harus bergerak cepat sebelum domino pemutusan hubungan kerja meruntuhkan daya beli masyarakat. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi sektor industri. Menurutnya, kelangkaan BBM non-subsidi akan menjadi pemicu utama melonjaknya biaya produksi yang berujung pada efisiensi tenaga kerja secara besar-besaran.

Berita Lainnya

Aroma Pungli di Kabin AirAsia: Komisi V DPR Bongkar Praktik Berbayar Geser Kursi

Stabilitas Pasokan BBM Industri Menjadi Prioritas Utama

Dalam keterangannya kepada tim LajuBerita, Said menjelaskan bahwa kelangkaan BBM akan secara otomatis melambungkan harga di pasar. Kondisi ini sangat memberatkan dunia usaha karena beban operasional menjadi tidak terkendali. “Pertama, pemerintah harus menekan dan memastikan BBM industri ini ketersediaannya terjaga, jangan sampai langka. Jika pasokan terganggu, harganya akan melambung tinggi karena ini adalah BBM non-subsidi,” ungkap Said.

Ia mengkhawatirkan jika biaya energi terus merangkak naik, perusahaan akan mengambil jalan pintas dengan melakukan efisiensi perusahaan, yang biasanya dimulai dari pemangkasan jumlah karyawan untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka.

Usulan Relaksasi Pajak dan Penurunan PPN

Selain masalah energi, Said Iqbal juga mendorong pemerintah untuk segera memberikan insentif berupa relaksasi pajak bagi para pelaku usaha. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga agar napas keuangan perusahaan tetap panjang di tengah badai krisis global. Salah satu usulan berani yang ia lontarkan adalah pemangkasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 10% atau bahkan 9%.

Berita Lainnya

Gebrakan Ekonomi Sumsel: OJK Lepas Ekspor Produk Kelapa ke Pasar Global Melalui Inisiatif Sultan Muda

Said merujuk pada keberhasilan Vietnam yang mampu menjaga daya beli masyarakatnya melalui kebijakan serupa. Dengan pajak yang lebih ringan, harga jual produk di pasar bisa ditekan agar tetap stabil meskipun biaya produksi sedang naik akibat dampak perang. “Relaksasi fiskal ini akan membuat ruang gerak keuangan perusahaan menjadi lebih longgar. Dengan penurunan PPN, harga produksi yang tertekan imbas perang tetap bisa kompetitif dan terjangkau oleh konsumen,” tambahnya.

Sinyal Bahaya dari 10 Perusahaan Besar

LajuBerita mencatat bahwa situasi di lapangan mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Said Iqbal mengungkapkan bahwa saat ini setidaknya terdapat 10 perusahaan yang sudah mulai memberikan sinyal untuk melakukan pengurangan tenaga kerja dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Meskipun belum secara resmi mengeksekusi PHK massal, komunikasi internal antara manajemen dan pekerja mengenai potensi pengurangan staf sudah mulai dilakukan secara intensif.

Berita Lainnya

Stok Melimpah, BULOG Jamin Harga Minyakita Tetap Terkendali dan Terdistribusi Merata

Langkah preventif pemerintah sangat dinanti agar gejolak sosial akibat hilangnya lapangan pekerjaan tidak menjadi kenyataan. Jika perlindungan terhadap industri dan kesejahteraan buruh tidak segera diperkuat, dikhawatirkan dampak ekonomi dari konflik internasional ini akan merembet jauh lebih luas ke berbagai sektor domestik lainnya.