Mengawal Danantara: Makassar Jadi Titik Awal Debat Publik Terkait Masa Depan Superholding Rp14.700 Triliun

LajuBerita — Kota Makassar terpilih menjadi saksi dimulainya rangkaian diskusi krusial mengenai masa depan pengelolaan aset negara. Nagara Institute, sebagai lembaga riset kebijakan yang independen, menunjuk ibu kota Sulawesi Selatan ini sebagai lokasi pertama roadshow debat publik untuk menguliti konsep Danantara, sebuah inovasi ambisius yang digadang-gadang menjadi motor baru bagi ekonomi nasional.

Sorotan utama dalam debat ini tertuju pada status Danantara sebagai superholding yang akan memegang kendali atas aset luar biasa besar, yakni mencapai 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp14.700 triliun. Direktur Nagara Institute, Akbar Faizal, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya di Makassar adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan bangsa tersebut.

Berita Lainnya

Purbaya Perkuat Hubungan Ekonomi: China Berpeluang Terbitkan Obligasi di Pasar Indonesia

Narasi Kritis di Tengah Pergeseran Struktur Ekonomi

Dalam pernyataannya pada Rabu (15/4), Akbar Faizal menekankan bahwa publik tidak boleh abai terhadap proses ini. Ia mengingatkan para pemegang otoritas keuangan negara agar tidak sembrono dalam melangkah. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan sejarah ekonomi yang sangat menentukan.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa narasi mengenai Danantara tidak hanya didominasi oleh satu pihak saja. Penting bagi kita untuk melihatnya dari kacamata kritis para akademisi dan ahli yang memiliki integritas terhadap masa depan kekayaan negara,” ujar Akbar dengan nada tegas. Ia berharap debat ini menjadi wadah agar pengelolaan BUMN di bawah Danantara tidak keluar dari koridor konstitusi.

Berita Lainnya

Akhir Pelarian Bos Mafia Inggris: Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Buronan Kakap Interpol

Antara Target Pertumbuhan 8 Persen dan Ancaman Korupsi

Pemerintah menempatkan Danantara sebagai mesin penggerak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat kekhawatiran besar. Tanpa landasan konseptual yang kokoh dan pengawasan yang ketat, entitas raksasa ini dikhawatirkan justru menjadi celah bagi praktik koruptif yang sistemik.

Diskusi yang bertajuk “Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru” ini menghadirkan jajaran pakar lintas disiplin. Di antaranya adalah ekonom senior dari Bright Institute, Awalil Rizky, pengamat kebijakan publik Wijayanto Samirin, serta pakar hukum Prof. Aminuddin Ilmar. Mereka membedah potensi risiko yang menyertai penggabungan aset-aset vital negara tersebut.

Tren Penurunan Laba BUMN Menjadi Sinyal Peringatan

Salah satu poin yang memicu perdebatan sengit adalah temuan data terkait kinerja keuangan perusahaan pelat merah. Terungkap adanya tren penurunan laba BUMN dari angka Rp327 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp304 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi tepat di tengah proses transisi pembentukan Danantara, yang memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas model pengelolaan baru ini.

Berita Lainnya

Aksi Tegas KKP di Selat Malaka: Tiga Kapal Ilegal Asal Malaysia Diringkus, Rp20,2 Miliar Diselamatkan

Akbar Faizal menambahkan bahwa budaya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang masih menghantui birokrasi menjadi faktor utama kekhawatiran publik. Danantara bisa saja menjadi pintu bagi mega korupsi yang menciptakan kerentanan baru pada fondasi keuangan negara jika tidak dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Melalui debat perdana di Makassar ini, Nagara Institute berharap dapat merumuskan poin-poin rekomendasi strategis yang akan diserahkan kepada pemerintah. Tujuannya jelas: memastikan bahwa transisi pengelolaan aset melalui Danantara benar-benar membawa kemakmuran bagi rakyat, bukan justru menjadi beban bagi generasi mendatang.