Prabowo Menggebrak: Lahan Negara yang Diserobot Pihak Luar Bakal Disulap Jadi Hunian Rakyat

LajuBerita — Langkah tegas mulai diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengamankan kembali aset-aset berharga milik negara yang selama ini “jatuh” ke tangan pihak ketiga tanpa izin resmi. Temuan mengejutkan menunjukkan bahwa banyak lahan strategis, terutama di kawasan perkotaan, justru dikuasai oleh berbagai pihak dan luput dari pemanfaatan bagi kepentingan publik.

Persoalan serius ini mencuat setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kondisi di lapangan secara langsung kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam laporannya, Maruarar menyoroti banyaknya aset negara yang terbengkalai atau diduduki secara ilegal, khususnya lahan-lahan yang berada di sepanjang bantaran rel kereta api.

Berita Lainnya

GT Sadang Baru Resmi Beroperasi Mulai Hari Ini, Upaya Jasa Marga Urai Kepadatan Japek II Selatan

Komitmen Mengembalikan Hak Rakyat

“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain. Kami memiliki misi besar untuk menguasai kembali lahan-lahan tersebut demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat luas,” tegas Maruarar saat memberikan keterangan kepada awak media di lingkungan Istana, Senin (6/4/2026).

Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung memberikan instruksi khusus. Alih-alih membiarkan lahan tersebut terus dikuasai tanpa dasar hukum yang jelas, pemerintah berencana melakukan pengambilalihan untuk kemudian dijadikan lokasi pembangunan perumahan rakyat. Fokus utamanya adalah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

Prioritas Pembangunan Rusun di Lahan Strategis

Strategi besar yang sedang dirancang pemerintah adalah melakukan optimalisasi lahan di titik-titik krusial kota besar. Maruarar menjelaskan bahwa lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan badan di bawah Danantara akan menjadi prioritas untuk pengembangan rumah susun (rusun).

Berita Lainnya

Guncangan Energi Global: 500 Juta Barel Minyak Lenyap di Tengah Kecamuk Perang AS-Iran

“Arahan Presiden sangat jelas, kita harus fokus di pusat kota. Lahan negara dari KAI dan Danantara akan diprioritaskan menjadi rusun. Dalam dua hari terakhir, kami sudah menyisir beberapa lokasi bersama Dirut KAI dan Kepala Badan BP BUMN, termasuk di kawasan Tanah Abang. Kami ingin aset negara ini dikelola menjadi solusi nyata bagi krisis hunian,” ungkapnya lebih lanjut.

Menurutnya, aset negara harus memiliki nilai tambah dan kualitas yang optimal. Pemanfaatan lahan di daerah strategis dianggap sebagai kunci untuk menekan angka kesenjangan hunian di kota-kota besar di Indonesia.

Menyentuh Isu Pendudukan Lahan oleh Ormas

Dalam tinjauan lapangan di Bandung dan Jakarta, Maruarar menemukan fakta bahwa banyak masyarakat yang telah mendirikan bangunan di atas tanah milik KAI tanpa memiliki dokumen resmi. Namun, ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam penguasaan lahan tersebut, Maruarar merespons dengan nada yang lebih diplomatis.

Berita Lainnya

Purbaya Yudhi Sadewa Kritik Keras Prediksi Bank Dunia: Sebut ‘Dosa Besar’ dan Salah Hitung Ekonomi RI

“Pihaknya bisa masyarakat, bisa juga yang lain. Intinya, kita akan komunikasikan ini baik-baik. Karena bagaimanapun, ini adalah lahan negara yang sudah seharusnya kembali difungsikan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Dengan langkah berani ini, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan akan tempat tinggal yang kian mendesak bagi warga kota.