Klarifikasi Bos Badan Gizi Nasional Terkait Anggaran EO Rp 113 Miliar: Langkah Strategis Demi Keamanan Pangan

LajuBerita — Sorotan tajam publik mengenai alokasi anggaran fantastis senilai Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya mendapat jawaban resmi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan komprehensif mengenai urgensi di balik penggunaan pihak ketiga dalam mendukung akselerasi program lembaga yang baru seumur jagung tersebut.

Dadan mengungkapkan bahwa sebagai institusi yang baru saja dipahat untuk mengawal program strategis nasional, BGN masih berada dalam fase krusial pembangunan fondasi. Di titik ini, kapasitas internal lembaga dalam mengelola manajemen acara berskala masif di seluruh penjuru tanah air masih dalam proses pematangan.

Urgensi Profesionalisme di Fase Awal

Menurut Dadan, penyelenggaraan kampanye publik dan sosialisasi berskala nasional bukan sekadar kegiatan seremonial belaka. Diperlukan presisi tinggi dan tim yang solid untuk memastikan setiap pesan sampai ke akar rumput secara efektif. “BGN saat ini belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ungkap Dadan dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (12/4/2026).

Berita Lainnya

Revolusi Kesejahteraan Ojol: Strategi Danantara Caplok Saham Aplikator Demi Pangkas Potongan Driver Jadi 8%

Ia menekankan bahwa pelibatan EO adalah langkah taktis untuk menjamin standar profesionalisme dan ketepatan waktu. Tim EO profesional dianggap memiliki keahlian khusus yang mencakup perencanaan matang, koordinasi vendor yang kompleks, hingga mitigasi risiko operasional di lapangan—hal-hal yang belum bisa diakomodasi secara internal oleh BGN di fase transisi ini.

Transparansi dan Ketertiban Administrasi

Menariknya, Dadan juga menepis kekhawatiran mengenai pemborosan. Ia justru berargumen bahwa penggunaan jasa pihak ketiga memudahkan proses pengawasan anggaran negara. Dengan sistem manajemen terpusat dari EO, setiap detail pengeluaran terdokumentasi secara sistematis, yang pada gilirannya akan mempermudah proses audit dan menjaga akuntabilitas keuangan lembaga.

Fokus utama dari kegiatan yang dikelola EO ini bukan hanya soal panggung, melainkan substansi yang lebih dalam. Salah satunya adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para penjamah makanan. Program ini sangat vital untuk memastikan bahwa keamanan pangan nasional dikelola oleh sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten di bidangnya.

Berita Lainnya

Badai Capital Outflow: Dana Asing Puluhan Triliun Rupiah Hengkang dari Pasar Modal Indonesia

Strategi ‘Bridging’ untuk Efisiensi Waktu

Dadan menyebut kehadiran EO sebagai solusi bridging atau jembatan agar program pemerintah tetap bisa berjalan tepat waktu tanpa harus menunggu rampungnya rekrutmen dan pelatihan internal yang memakan waktu lama. Membangun tim internal yang mumpuni tentu membutuhkan biaya pelatihan dan proses yang tidak instan, sementara kebutuhan masyarakat akan program gizi tidak bisa ditunda.

“EO hadir sebagai solusi agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu. Mereka menjadi mitra strategis yang memberikan masukan terkait strategi komunikasi dan pengelolaan audiens,” tambahnya.

Sebagai penutup, BGN menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi prinsip transparansi. Seluruh proses pengadaan jasa EO diklaim telah melewati mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dadan menjamin bahwa pintu transparansi anggaran tetap terbuka lebar bagi lembaga pengawas internal maupun eksternal untuk melakukan pemantauan secara berkala.

Berita Lainnya

Misi Besar Prabowo di Cebu: Menggalang Kekuatan Energi dan Pangan di Jantung BIMP-EAGA