Stok MinyaKita Menipis, Bulog Desak Kemendag Tambah Kuota DMO Hingga 65 Persen

Redaksi LajuBerita | LajuBerita
14 Apr 2026, 01:18 WIB
Stok MinyaKita Menipis, Bulog Desak Kemendag Tambah Kuota DMO Hingga 65 Persen

LajuBerita — Perum Bulog kini tengah berupaya keras mengurai benang kusut kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita, yang mulai dirasakan di berbagai penjuru pasar tradisional. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, secara resmi telah mengajukan permohonan penambahan kuota kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) demi menstabilkan kembali pasokan di tingkat konsumen.

Langkah strategis ini diambil setelah Bulog melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dalam pertemuan yang membahas akselerasi penyerapan gabah tersebut, kondisi kekosongan stok MinyaKita di lapangan menjadi salah satu poin krusial yang dibahas.

Dilema Distribusi: Antara Pasar dan Bantuan Sosial

Rizal mengungkapkan bahwa keterbatasan kuota saat ini membuat pihaknya harus memutar otak dalam mengatur alokasi. Di satu sisi, Bulog berkewajiban menjaga ketersediaan MinyaKita di pasar umum, namun di sisi lain, ada tanggung jawab besar untuk menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Berita Lainnya

Tensi Memanas di Timur Tengah: Menlu Iran Ungkap Penyebab Gagalnya Kesepakatan Damai Islamabad dengan AS

Tensi Memanas di Timur Tengah: Menlu Iran Ungkap Penyebab Gagalnya Kesepakatan Damai Islamabad dengan AS

“Jujur saja, kami sudah melaporkan kondisi ini dan mengajukan penambahan kuota ke Kemendag. Saat ini kami harus berbagi peran; sebagian dialokasikan untuk bantuan pangan nasional dan sebagian lagi dilepas ke pasar reguler agar tidak terjadi kekosongan total,” ujar Rizal dalam keterangannya kepada awak media.

Skema Kuota DMO yang Perlu Dievaluasi

Selama ini, skema distribusi MinyaKita bersumber dari Domestic Market Obligation (DMO) yang dipatok sebesar 35 persen. Dari angka tersebut, jatah untuk BUMN pangan dibagi kembali dengan porsi 70 persen untuk Bulog, 20 persen untuk ID Food, dan sisanya 10 persen dikelola oleh Agrinas Palma Nusantara.

Meski memegang porsi terbesar di antara BUMN lainnya, angka tersebut dinilai belum mencukupi untuk mengimbangi tingginya permintaan masyarakat, terutama pasca periode Ramadhan dan Idul Fitri. Bulog pun mengusulkan agar jatah kuota DMO tersebut ditingkatkan secara signifikan.

Berita Lainnya

Kilau Investasi Modern: Transaksi Emas Digital di ICDX Meroket 246 Persen pada Kuartal I-2026

Kilau Investasi Modern: Transaksi Emas Digital di ICDX Meroket 246 Persen pada Kuartal I-2026

“Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, kami diminta mengajukan peningkatan kuota DMO hingga 65 persen. Targetnya jelas, agar pasokan di pasar tetap aman sekaligus program bantuan pangan untuk masyarakat kurang mampu tetap berjalan tanpa hambatan,” tegasnya.

Menjaga Stabilitas Harga Pangan

Bulog mengklaim bahwa intervensi pasar yang dilakukan sebelumnya telah berhasil menjaga harga komoditas pangan tetap terkendali selama hari besar keagamaan. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan fluktuasi harga bahan baku global dan meningkatnya kebutuhan domestik.

Dengan adanya tambahan kuota ini, diharapkan jalur distribusi akan semakin lancar dan merata hingga ke pelosok daerah. Bulog berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan barang kebutuhan pokok ini agar harga di tingkat pedagang eceran tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Berita Lainnya

Misi Pemerataan Pendidikan: Mengapa Wilayah Pinggiran Papua Barat Menjadi Fokus Utama Beasiswa PIP 2026?

Misi Pemerataan Pendidikan: Mengapa Wilayah Pinggiran Papua Barat Menjadi Fokus Utama Beasiswa PIP 2026?
Redaksi LajuBerita

Redaksi LajuBerita

Tim redaksi LajuBerita mengkurasi dan menulis berita terbaru dari berbagai sumber terpercaya di Indonesia.

Lihat semua artikel →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *