Dilema Harga BBM Nonsubsidi: Akankah Konsumen Berpindah Haluan ke Produk Subsidi?

Reporter Nasional | LajuBerita
20 Apr 2026, 12:48 WIB
Dilema Harga BBM Nonsubsidi: Akankah Konsumen Berpindah Haluan ke Produk Subsidi?

LajuBerita — Dinamika pasar energi di tanah air kembali memanas seiring dengan lonjakan harga sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Fenomena ini menciptakan disparitas harga yang kian mencolok antara produk komersial dan produk bersubsidi, memicu kekhawatiran akan adanya eksodus besar-besaran konsumen menuju bbm subsidi.

Meski selisih harga kian menjulang, sejumlah pakar menilai kekhawatiran akan migrasi konsumsi ini tidak akan sepenuhnya terwujud dalam waktu dekat. Fokus utamanya terletak pada strategi pemerintah dan Pertamina dalam menjaga stabilitas harga produk ‘jangkar’ mereka, yakni Pertamax.

Strategi Penahan Laju Migrasi

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, berpendapat bahwa potensi perpindahan konsumen dari nonsubsidi ke subsidi masih dapat diredam. Hal ini dikarenakan harga Pertamax, yang merupakan produk nonsubsidi dengan basis pengguna terbesar, tidak ikut mengalami kenaikan.

Berita Lainnya

Antisipasi Gelombang PHK Massal Imbas Perang, Bos Buruh Desak Langkah Strategis Pemerintah

Antisipasi Gelombang PHK Massal Imbas Perang, Bos Buruh Desak Langkah Strategis Pemerintah

“Untuk Pertamax kan tidak dinaikkan harganya. Saya menduga jika Pertamax ikut naik sementara Pertalite tetap, di situlah potensi migrasi akan benar-benar terjadi. Karena konsumen Pertamax ini sangat besar, maka menahan harganya adalah langkah tepat agar tidak membebani subsidi APBN lebih dalam lagi,” ungkap Fahmy dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti profil konsumen Pertamax yang mayoritas berasal dari kalangan menengah. Kelompok ini dikenal sangat sensitif terhadap perubahan harga. Sedikit saja gejolak harga pada produk yang mereka konsumsi, maka daya beli mereka akan langsung goyah, yang kemudian mendorong mereka untuk mencari alternatif yang lebih murah seperti Pertalite.

Rincian Kenaikan Harga di Lapangan

Berdasarkan data terbaru, penyesuaian harga memang terjadi pada beberapa jenis BBM nonsubsidi tertentu. Pertamina mengumumkan kenaikan untuk produk-produk sebagai berikut:

Berita Lainnya

Transformasi Digital Berbuah Manis, Allo Bank Sabet Penghargaan Internasional Berkat Inovasi Omnichannel

Transformasi Digital Berbuah Manis, Allo Bank Sabet Penghargaan Internasional Berkat Inovasi Omnichannel
  • Pertamax Turbo: Kini dibanderol di kisaran Rp 19.400 per liter.
  • Dexlite: Menyentuh harga Rp 23.600 per liter.
  • Pertamina Dex: Melambung hingga Rp 23.900 per liter.

Di sisi lain, bagi masyarakat pengguna kendaraan harian, harga Pertamax tetap konsisten di angka Rp 12.300 per liter (SPBU) dan Rp 12.200 per liter (Pertashop). Demikian pula dengan Pertamax Green 95 yang dipatok pada harga Rp 12.900 per liter. Untuk produk subsidi, Pertalite tetap bertahan di angka Rp 10.000 per liter dan Biosolar di Rp 6.800 per liter.

Risiko Tersembunyi pada Anggaran Negara

Senada dengan Fahmy, Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang ‘mengunci’ harga Pertamax. Menurutnya, ini adalah langkah taktis untuk merespons dinamika harga minyak dunia tanpa memicu inflasi yang lebih luas.

Berita Lainnya

Wajah Baru Industri Kecantikan: Transformasi Digital UMKM Salon Tanah Air dari Cara Konvensional ke Sistem Terintegrasi

Wajah Baru Industri Kecantikan: Transformasi Digital UMKM Salon Tanah Air dari Cara Konvensional ke Sistem Terintegrasi

Namun, Ishak memberikan catatan kritis. Menahan harga produk nonsubsidi di tengah kenaikan biaya produksi bukanlah tanpa risiko. “Ini strategi agar tidak terjadi dampak luas pada migrasi BBM subsidi, namun konsekuensinya adalah tekanan pada anggaran negara akan menjadi lebih besar karena selisih biaya yang harus ditanggung,” jelasnya.

Perlunya Regulasi yang Lebih Ketat

Sementara itu, tantangan di lapangan tidak hanya soal harga, tetapi juga ketepatan sasaran. Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, mengingatkan perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk membatasi akses BBM subsidi bagi kalangan mampu.

“Pemerintah perlu memperketat aturan. Sebagai contoh, kendaraan mewah dengan harga di atas Rp 500 juta seharusnya secara otomatis dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai kebijakan subsidi ini justru dimanfaatkan oleh mereka yang secara ekonomi sangat mampu,” tegas Robert.

Berita Lainnya

Buntut Pelanggaran Standar Keamanan Pangan, BGN Resmi Suspend Operasional Ratusan Dapur Program MBG

Buntut Pelanggaran Standar Keamanan Pangan, BGN Resmi Suspend Operasional Ratusan Dapur Program MBG

Dengan situasi ekonomi nasional yang terus bergejolak, keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat dan mengamankan kesehatan fiskal negara kini menjadi ujian berat bagi pemangku kebijakan di sektor energi.

Reporter Nasional

Reporter Nasional

Mengulas berita politik dan sosial dari berbagai daerah di Indonesia.

Lihat semua artikel →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *