Guncangan di Lapangan Banteng: Purbaya Yudhi Sadewa Bongkar Sabotase Internal dan Hoaks Kas Negara

LajuBerita — Fenomena ‘duri dalam daging’ tampaknya tengah membayangi koridor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan mengungkapkan adanya upaya sistematis dari pihak internal untuk membatasi ruang geraknya, terutama dalam menjalin hubungan dengan para investor internasional.

Berbicara di hadapan awak media di Gedung BPPK, Jakarta, pada Jumat (24/4/2026), Purbaya menceritakan betapa dirinya sempat dihalang-halangi untuk bertemu dengan para pemilik modal. Alasan yang dilemparkan pun tergolong sangat subjektif dan menyerang personal, mulai dari tudingan ketidakmampuan berbahasa Inggris hingga anggapan bahwa kehadirannya justru akan merusak kesepakatan investasi yang tengah dibangun.

Narasi Negatif dari Dalam Institusi

Purbaya mengaku heran dengan isu-isu yang sengaja diembuskan oleh oknum di lingkungan internalnya sendiri. Ia menyebut ada upaya untuk membentuk opini bahwa dirinya adalah sosok menteri yang tertutup dan tidak kompeten dalam diplomasi ekonomi global. Narasi ini, menurutnya, sangat merugikan posisi Indonesia di mata dunia, terutama saat negara sedang gencar menarik modal asing.

Berita Lainnya

Strategi Jitu Bank Indonesia Redam Gejolak Rupiah: Menilik Jurus ‘Triple Intervention’ di Tengah Tekanan Dolar AS

“Yang gue agak heran, ada informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup, dianggap tidak bisa bahasa Inggris, dan kalau bisa jangan dibawa bertemu investor karena dianggap akan mengacaukan rencana. Ini datangnya dari internal. Jadi kita harus rapikan itu sedikit demi sedikit agar tidak menjadi bola liar,” tegas Purbaya dengan nada bicara yang lugas khas gayanya.

Sentimen negatif seperti ini, jika dibiarkan, dapat memberikan sinyal yang salah kepada pasar. Dalam dunia keuangan global, kredibilitas seorang bendahara negara adalah jaminan utama bagi para investor asing. Ketika ada keraguan yang muncul dari dalam institusi itu sendiri, maka stabilitas ekonomi secara makro bisa ikut terancam.

Berita Lainnya

BGN Bongkar Kedok ‘Alasan Klasik’ Pelanggaran Dapur MBG: Dari Pura-Pura Lupa Hingga Masalah Sanitasi Kronis

Meluruskan Simpang Siur Kas Negara Rp 120 Triliun

Selain persoalan sabotase diplomatik, Purbaya juga menyoroti adanya misinformasi yang fatal terkait kondisi kas negara. Belakangan ini, beredar rumor yang menyebutkan bahwa posisi kas negara hanya tersisa Rp 120 triliun dan hanya mampu bertahan untuk membiayai belanja negara selama dua pekan ke depan.

Purbaya dengan tegas membantah isu tersebut dan menyebutnya sebagai upaya peruntuhan kredibilitas pemerintah. Menurut penjelasannya, angka Rp 120 triliun tersebut memang benar ada, namun itu hanyalah sebagian kecil dari total likuiditas yang dimiliki negara. Angka tersebut merujuk pada Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini diparkir di Bank Indonesia (BI).

“Ketika ada misinformasi seperti itu, tentu akan meruntuhkan kepercayaan publik dan pasar. Faktanya, total uang kita jauh lebih besar dari itu. Totalnya mencapai Rp 420 triliun. Dari jumlah itu, Rp 120 triliun ada di BI sebagai SAL, sementara sisanya yang Rp 300 triliun ditempatkan di perbankan nasional dalam bentuk deposito on call yang sewaktu-waktu bisa kita tarik jika dibutuhkan,” jelasnya secara rinci.

Berita Lainnya

Ekspansi Masif Merdeka Gold di Gorontalo: Prospek Kolokoa Incar Cadangan Hingga 40 Juta Ton

Ketahanan APBN dan Stabilitas Fiskal

Purbaya memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini berada dalam kondisi yang sangat sehat dan mencukupi untuk mendukung berbagai program strategis nasional. Ia meminta masyarakat tidak termakan oleh provokasi yang menggambarkan seolah-olah negara sedang berada di ambang kebangkrutan atau kesulitan likuiditas.

Strategi penempatan dana di perbankan komersial, menurut Purbaya, justru merupakan langkah cerdas untuk mendorong roda perekonomian. Dengan menempatkan dana di perbankan, likuiditas tersebut dapat disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya, sehingga tercipta multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi.

“Jadi tidak perlu takut dengan kondisi APBN kita. Uang kita masih banyak dan SAL itu bahkan belum kita sentuh sama sekali. Saya hanya memindahkan alokasinya saja agar lebih produktif dalam mendorong perekonomian nasional yang sedang tumbuh,” tambahnya.

Berita Lainnya

Guncangan Ekonomi Transatlantik: Donald Trump Siapkan ‘Senjata’ Tarif Impor Melawan Inggris Akibat Pajak Digital

Langkah Tegas: Pembersihan di Level Eselon I

Tindakan sabotase informasi dan upaya penjegalan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Purbaya. Sebagai langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi dan memastikan loyalitas serta integritas di tubuh Kemenkeu, Purbaya mengambil keputusan drastis dengan mencopot dua pejabat tinggi setingkat Eselon I.

Dua nama besar yang harus merelakan jabatannya adalah Luky Alfirman, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran, serta Febrio Nathan Kacaribu yang menjabat sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Pencopotan ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya ‘bersih-bersih’ untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan visi transparansi yang diusung oleh Purbaya.

Keputusan ini tentu mengirimkan pesan kuat ke seluruh jajaran di Kementerian Keuangan bahwa profesionalisme dan kejujuran dalam menyampaikan data adalah harga mati. Purbaya tampaknya tidak ingin ada lagi ‘agenda tersembunyi’ yang dapat menghambat laju pembangunan atau merusak citra pemerintah di mata internasional.

Menatap Masa Depan Ekonomi yang Lebih Terbuka

Langkah berani yang diambil Purbaya Yudhi Sadewa ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi Kemenkeu untuk menjadi lembaga yang lebih solid dan transparan. Dengan mengedepankan komunikasi yang jujur kepada publik dan investor, tantangan ekonomi di masa depan diharapkan dapat dihadapi dengan lebih optimis.

Ke depannya, Purbaya berencana untuk lebih sering turun langsung menemui para investor untuk menjelaskan kebijakan fiskal Indonesia secara komprehensif. Tanpa ada lagi batasan atau ‘bisikan’ internal yang menyesatkan, diplomasi ekonomi Indonesia diharapkan dapat menghasilkan komitmen investasi yang lebih besar demi kesejahteraan rakyat.

“Kita harus memastikan bahwa setiap informasi yang keluar dari kementerian ini adalah data yang akurat. Tidak boleh ada lagi ruang bagi misinterpretasi yang disengaja. Kredibilitas adalah aset terbesar kita di pasar keuangan,” tutup Purbaya sebelum meninggalkan ruangan pertemuan.

Dengan transparansi yang kini dijunjung tinggi, mata dunia kini tertuju pada bagaimana langkah Purbaya selanjutnya dalam mengelola pundi-pundi negara di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.