Strategi Besar Pariwisata Indonesia: Mengapa DPR Dorong Kolaborasi Lintas Sektoral Menuju Target Global?

LajuBerita — Industri pariwisata Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah ambisi besar untuk menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi nasional, muncul sebuah tantangan nyata: bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga yang berlari lebih cepat? Realitas ini memicu dorongan kuat dari parlemen agar pengembangan pariwisata tidak lagi dipandang sebagai tugas satu kementerian saja, melainkan sebuah gerakan nasional yang melibatkan kolaborasi lintas sektor yang masif dan terintegrasi.

Visi Baru: Pariwisata Sebagai Program Strategis Nasional

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, baru-baru ini menekankan pentingnya mereformulasi cara pandang pemerintah terhadap sektor pariwisata. Dalam pandangannya, pariwisata tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian di bawah kendali Kementerian Pariwisata semata. Ia mendorong agar sektor ini dinaikkan statusnya menjadi program strategis nasional yang melibatkan sinkronisasi penuh antar-lembaga negara.

Berita Lainnya

Penyelamatan Generasi Alpha: Kisah Siswa SD di Tulungagung yang Terjebak Labirin Radikalisme Digital

Menurut Evita, kompleksitas industri pariwisata melibatkan banyak variabel yang berada di luar kontrol kementerian teknisnya. Mulai dari urusan transportasi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, infrastruktur jalan di bawah Kementerian PUPR, hingga kebijakan visa yang menjadi ranah Kementerian Hukum dan HAM melalui Imigrasi. Tanpa sinergi yang matang, potensi keindahan alam Indonesia hanya akan menjadi wacana tanpa kunjungan yang signifikan.

Tertinggal dari Tetangga: Realitas Angka yang Berbicara

Indonesia memang memiliki kekayaan alam dan budaya yang tak tertandingi, namun data kunjungan wisatawan mancanegara memberikan gambaran yang cukup kontras. Evita menyoroti capaian kunjungan wisatawan Indonesia yang masih tertahan di angka 4,68 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia, angka ini tertinggal cukup jauh dari pencapaian Jepang yang berhasil menarik lebih dari 14 juta wisatawan dalam periode yang sama.

Berita Lainnya

Detik-Detik Penangkapan Mencekam di Baturaja: Anggota Satres Narkoba Polres OKU Ditusuk Bandar Sabu Residivis

Tak hanya Jepang, rival terdekat di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam juga menunjukkan performa yang lebih agresif. Thailand mencatatkan sekitar 11 juta kunjungan, sementara Vietnam hampir menyentuh angka 9 juta. Perbedaan yang mencolok ini menuntut evaluasi mendalam terkait efektivitas strategi promosi pariwisata Indonesia di mata dunia. Pertanyaannya kemudian muncul: apa yang salah? Apakah ini soal harga tiket pesawat yang mahal, kebijakan visa yang kurang kompetitif, atau kurangnya fasilitas penunjang di lokasi destinasi?

Membedah Hambatan: Konektivitas dan Investasi

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah masalah konektivitas. Sebagai negara kepulauan, akses udara adalah nyawa bagi pariwisata Indonesia. Evita mempertanyakan apakah kendala utama pertumbuhan kita terletak pada keterbatasan rute penerbangan atau tingginya biaya perjalanan domestik dan internasional. Tanpa kemudahan konektivitas transportasi, wisatawan akan cenderung memilih destinasi yang lebih mudah dijangkau dan ekonomis.

Berita Lainnya

Strategi Matang Pelita Jaya: Menakar Ancaman Legiun Asing RANS Simba di Babak Playoff IBL 2026

Selain konektivitas, iklim investasi di sektor pariwisata juga memerlukan perhatian serius. Pemerintah perlu menciptakan kepastian hukum dan insentif yang menarik bagi para investor untuk mau membangun akomodasi kelas dunia maupun infrastruktur pendukung di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi wisata tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat daya saing ekonomi kreatif lokal agar mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

DPSP: Memecah Dominasi Bali-Sentris

Selama berpuluh-puluh tahun, Bali telah menjadi wajah tunggal pariwisata Indonesia, menyumbang sekitar 45 hingga 50 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara. Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah telah merancang program Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Langkah ini diapresiasi oleh DPR sebagai upaya mendistribusikan kekayaan pariwisata ke wilayah lain seperti Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, Mandalika, hingga Likupang.

Berita Lainnya

Misi Kemanusiaan yang Berujung Jeruji: Menlu Sugiono Pastikan Kepulangan 9 Aktivis Flotilla Gaza ke Tanah Air

Namun, Evita memberikan catatan kritis. Keberhasilan DPSP tidak boleh hanya diukur dari megahnya infrastruktur yang dibangun atau indahnya bandara baru. Tolok ukur sesungguhnya adalah kualitas kunjungan: berapa banyak wisatawan yang datang, berapa lama mereka tinggal (length of stay), dan berapa besar uang yang mereka belanjakan (spending) di sana. Pembangunan fisik harus diimbangi dengan pembangunan ekosistem wisata yang mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Antara Ekonomi, Konservasi, dan Keselamatan

Di balik ambisi mengejar angka kunjungan, ada isu sensitif yang tak boleh dikesampingkan: pelestarian lingkungan dan keselamatan wisatawan. LajuBerita mencatat bahwa industri pariwisata yang berkelanjutan harus mampu menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan konservasi alam. Evita menegaskan bahwa keselamatan wisatawan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam kondisi apa pun.

Kebijakan perlindungan lingkungan di kawasan wisata harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan pelaku usaha lokal dan UMKM. Jangan sampai pembangunan destinasi wisata justru meminggirkan warga asli yang seharusnya menjadi aktor utama dalam ekosistem tersebut. Standar operasional prosedur (SOP) terkait keselamatan di wahana wisata, transportasi lokal, hingga kesiapan tim penyelamat harus ditingkatkan untuk memberikan rasa aman bagi para pelancong.

Sinergi Sebagai Kunci Kemenangan

Pada akhirnya, pariwisata Indonesia tidak akan pernah mencapai potensi maksimalnya jika setiap sektor masih bekerja dalam silo-silo yang tertutup. Dibutuhkan sebuah dirigen yang kuat untuk menyelaraskan gerak antara pusat dan daerah, serta antar-kementerian. Gerakan nasional yang diusulkan oleh DPR ini diharapkan mampu menghapus ego sektoral demi satu tujuan: menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata utama di panggung global.

Investasi yang masuk, infrastruktur yang mumpuni, promosi yang cerdas, hingga kebijakan visa yang bersahabat adalah potongan-potongan puzzle yang harus disusun rapi. Jika semua elemen ini bersatu, impian untuk melihat pariwisata Indonesia melampaui capaian negara-negara tetangga bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu untuk terwujud.