Kedaulatan Hijau: Kemenhut Akselerasi Penetapan Hutan Adat hingga 368 Ribu Hektare, Target 1,4 Juta Hektare Kian Dekat

LajuBerita — Upaya mengembalikan kedaulatan masyarakat adat atas tanah leluhur mereka terus menunjukkan tren positif di bawah komando Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dalam langkah strategis yang mengedepankan keadilan ekologis, pemerintah melaporkan bahwa capaian penetapan hutan adat di Indonesia kini telah menyentuh angka 174 unit dengan total luas lahan mencapai sekitar 368.877 hektare. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol pengakuan negara terhadap peran vital masyarakat hukum adat dalam menjaga paru-paru dunia.

Loncatan Signifikan di Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, akselerasi program ini semakin nyata. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, yang didampingi oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, secara intensif memimpin rapat rutin bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penetapan Status Hutan Adat di Jakarta. Pertemuan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa target ambisius sebesar 1,4 juta hektare dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan.

Berita Lainnya

Manuver Mengejutkan Utusan Trump: Usul Italia Gantikan Iran di Piala Dunia demi Diplomasi Sepak Bola

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim redaksi LajuBerita, capaian saat ini merupakan kelanjutan dari kemajuan signifikan pada tahun 2025. Sebagai perbandingan, hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 162 unit hutan adat telah resmi ditetapkan dengan luas total 354.608 hektare. Hanya dalam kurun waktu satu tahun berjalan di 2026, terdapat tambahan 12 unit hutan adat baru dengan luas 14.269 hektare yang berhasil diproses dan disahkan.

Ketua Tim Terpadu Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat, Soeryo Adiwibowo, menegaskan bahwa penambahan ini merupakan buah dari penyederhanaan birokrasi tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas. “Kami terus memproses berbagai usulan yang masuk. Fokus kami bukan hanya pada luas lahan, tetapi juga pada bagaimana proses ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di tapak hutan,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Berita Lainnya

Ambisi Carlos Alcaraz Kandas di Barcelona Open 2026 Akibat Cedera Pergelangan Tangan

Memperkuat Fondasi Melalui Kebijakan Strategis

Keberhasilan dalam mempercepat penetapan ini tidak lepas dari penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang dilakukan oleh Kemenhut. Pemerintah menyadari bahwa hambatan administratif seringkali menjadi batu sandungan bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, diterbitkanlah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat.

Selain itu, pemerintah juga telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Percepatan Penanganan dan Penetapan Hutan Adat periode 2025–2029. Peta jalan ini berfungsi sebagai kompas bagi seluruh kebijakan pemerintah agar tetap konsisten dalam memberikan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat.

Salah satu terobosan penting lainnya adalah penetapan pedoman verifikator hutan adat. Menhut Raja Juli Antoni secara khusus menginstruksikan Satgas untuk menyusun standar metode dan alat ukur yang seragam. Hal ini bertujuan agar para verifikator di lapangan memiliki panduan yang sama, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses verifikasi tidak lagi memakan waktu bertahun-tahun.

Berita Lainnya

Update Harga Pangan Nasional: Cabai Rawit Merah Tembus Rp63.700, Telur Ayam Capai Rp31.400 Per Kilogram

Distribusi Hak: Menjangkau Sabang hingga Merauke

Dalam waktu dekat, angin segar kembali berembus bagi ribuan keluarga di pelosok negeri. Pemerintah berencana menyerahkan 34 Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat dengan luas mencapai 72.522 hektare. Penyerahan SK ini akan berdampak langsung pada 11.363 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di wilayah strategis seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua.

Pemberian SK ini diharapkan menjadi pemantik ekonomi berbasis komunitas. Dengan memegang legalitas atas hutan mereka, masyarakat adat memiliki hak penuh untuk mengelola hutan sesuai dengan kearifan lokal yang telah mereka warisi turun-temurun. Hal ini sejalan dengan visi pelestarian lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai garda terdepan.

Berita Lainnya

Diplomasi Strategis Prabowo di Rusia hingga Persiapan Dini PSI Menuju 2029: Rangkuman Politik Utama

Menghadapi Tantangan di Lapangan

Namun, perjalanan menuju target 1,4 juta hektare bukannya tanpa hambatan. LajuBerita mencatat setidaknya terdapat 123 usulan hutan adat dengan luas fantastis sekitar 2,5 juta hektare di 21 provinsi yang masih tertahan. Kendala utamanya beragam, mulai dari ketidaklengkapan dokumen administratif, persoalan pemetaan yang belum presisi, hingga lemahnya produk hukum di tingkat daerah dalam mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Tantangan yang paling kompleks adalah fenomena tumpang tindih kawasan. Seringkali, lahan yang diusulkan sebagai hutan adat bersinggungan dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (perusahaan swasta), kawasan konservasi negara, atau skema pengelolaan lainnya. Menghadapi dinamika ini, Menhut memberikan arahan tegas agar Satgas mengedepankan prinsip Mutual Recognition (pengakuan bersama), Co-Management (pengelolaan bersama), dan Co-Benefit Sharing (pembagian manfaat bersama).

“Kita harus mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat adat. Kolaborasi adalah kunci untuk mengurai benang kusut tumpang tindih lahan ini,” ungkap Raja Juli Antoni.

Komitmen Jangka Panjang Menuju 2029

Pemerintah telah menyusun skema fasilitasi pengakuan masyarakat adat secara bertahap hingga tahun 2029. Pada tahun 2026 ini, target utama adalah memfasilitasi 30 unit MHA. Selanjutnya, untuk periode 2027 hingga 2029, pemerintah mematok target konsisten sebanyak 31 unit MHA per tahun yang harus diselesaikan.

Langkah masif ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi. Penguatan status masyarakat adat dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim. Hutan yang dikelola oleh masyarakat adat cenderung memiliki tingkat kerusakan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan hutan yang dikelola secara industri, karena adanya keterikatan spiritual dan budaya antara masyarakat dengan alamnya.

Kemenhut melalui Satgas juga aktif memfasilitasi daerah dalam menyusun produk hukum pengakuan MHA. Contoh sukses terbaru adalah pendampingan terhadap 12 unit MHA di Lombok Utara, yang kini menjadi model bagi daerah lain dalam mempercepat pengakuan hukum di tingkat lokal.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, ambisi untuk mewujudkan keadilan agraria melalui hutan adat kini bukan lagi sekadar impian di atas kertas. Kemenhut berkomitmen untuk terus mengawal setiap jengkal tanah adat demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berdaulat.