Aturan Baru Parkir Devisa Hasil Ekspor 2026: Eksportir Migas Wajib Simpan 30 Persen di Bank BUMN

LajuBerita — Pemerintah Indonesia kembali memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan merilis kebijakan strategis terkait pengelolaan aliran modal asing yang masuk ke tanah air. Melalui langkah terukur, pemerintah resmi menetapkan regulasi baru yang mewajibkan para eksportir di sektor Sumber Daya Alam (SDA), khususnya minyak dan gas bumi (migas), untuk menempatkan sebagian besar Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di dalam negeri. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat cadangan devisa serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar global yang kian dinamis.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, yang menjadi landasan hukum utama bagi tata kelola devisa ekspor di masa depan. Aturan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026, memberikan waktu bagi para pelaku industri untuk melakukan penyesuaian administratif dan finansial. Fokus utama dari regulasi ini adalah memastikan bahwa keuntungan yang diraup dari bumi Indonesia tidak sekadar mampir, melainkan memberikan kontribusi nyata bagi likuiditas perbankan domestik.

Berita Lainnya

Update Harga BBM Per 10 Juni 2026: Pertamax Melambung ke Rp 16.250, Simak Rincian Lengkapnya

Rincian Kewajiban Penempatan DHE bagi Eksportir Migas

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dalam skema terbaru ini, terdapat diferensiasi kewajiban antara sektor migas dan non-migas. Untuk eksportir yang bergerak di bidang industri migas, pemerintah menetapkan kewajiban penempatan DHE sebesar minimal 30 persen. Dana tersebut wajib diparkir di dalam sistem perbankan nasional untuk jangka waktu paling sedikit tiga bulan.

“Bagi para eksportir migas, kewajiban yang ditetapkan adalah menempatkan minimal 30 persen dari DHE SDA mereka selama durasi minimal tiga bulan. Penempatan ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, melainkan wajib melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Bank Himbara,” tegas Purbaya dalam konferensi pers yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip oleh LajuBerita.

Berita Lainnya

Diplomasi di Kremlin: Putin Buka-bukaan Soal Perlambatan Ekonomi RI-Rusia di Depan Prabowo

Keputusan untuk mematok angka 30 persen bagi sektor migas dipandang sebagai titik keseimbangan antara kebutuhan negara dalam mengamankan pasokan dollar dan kebutuhan operasional perusahaan migas yang umumnya memerlukan biaya investasi serta modal kerja yang sangat besar dalam mata uang asing. Dengan durasi tiga bulan, diharapkan ada sirkulasi likuiditas yang lebih stabil di pasar uang domestik.

Ketentuan Ketat bagi Eksportir Non-Migas

Berbeda dengan sektor migas, pemerintah menerapkan aturan yang jauh lebih ketat bagi eksportir non-migas, seperti sektor pertambangan mineral, perkebunan, dan kehutanan. Para pemain di sektor ini diwajibkan untuk menempatkan hingga 100 persen devisa hasil ekspor mereka ke dalam rekening khusus di dalam negeri. Tidak hanya jumlahnya yang lebih besar, durasi penempatannya pun jauh lebih lama, yakni minimal 12 bulan atau satu tahun penuh.

Berita Lainnya

Badai Dolar AS Menghantam Ritel: Lorong Mal Jakarta Mulai Lengang di Hari Kerja

Kebijakan yang kontras ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk memaksimalkan potensi devisa dari sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Dengan mewajibkan parkir dana selama satu tahun, pemerintah berharap struktur perbankan nasional menjadi lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan di dalam negeri, sehingga korporasi tidak lagi bergantung pada pendanaan dari luar negeri semata.

Dominasi Bank Himbara dan Pembatasan Konversi Valas

Salah satu poin krusial dalam PP Nomor 21 Tahun 2026 adalah sentralisasi penempatan dana pada bank BUMN. Pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa pengawasan terhadap aliran dana ini dilakukan secara ketat dan terintegrasi. Bank Himbara, yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, ditunjuk sebagai jangkar utama dalam menampung devisa-devisa raksasa tersebut. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi bank-bank pelat merah untuk mengelola likuiditas valas dalam skala yang lebih masif.

Berita Lainnya

Sengkarut Izin Lahan KIT Batang: Ironi Investasi yang Terganjal Hak Guna Bangunan

Selain lokasi penempatan, pemerintah juga mengatur mengenai penggunaan dana tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa terdapat batasan maksimal dalam hal konversi devisa dari valuta asing (valas) ke Rupiah. Eksportir hanya diperbolehkan mengonversi maksimal 50 persen dari DHE SDA mereka ke mata uang lokal. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga efektivitas pengelolaan devisa dan mencegah terjadinya banjir likuiditas Rupiah yang mendadak yang bisa memicu inflasi atau volatilitas yang tidak diinginkan.

Insentif Pajak Hingga Nol Persen sebagai Stimulus

Menyadari bahwa kebijakan ini cukup membebani arus kas perusahaan, pemerintah tidak hanya menggunakan pendekatan restriktif, tetapi juga memberikan “pemanis” berupa insentif pajak yang sangat menarik. Eksportir yang patuh dan mengikuti aturan penempatan dana ini akan diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan instrumen investasi reguler lainnya.

“Kami memberikan insentif pajak bagi eksportir yang disiplin. Tarif PPh atas bunga atau penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA ini dirancang kompetitif, bahkan bisa mencapai 0 persen. Besaran tarifnya akan sangat bergantung pada seberapa lama mereka menempatkan dananya di sistem perbankan kita,” jelas Purbaya. Langkah ini diambil agar para pengusaha tetap merasa diuntungkan meskipun dana mereka tertahan untuk sementara waktu di perbankan nasional.

Relaksasi bagi Mitra Dagang Strategis

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka ruang fleksibilitas melalui kebijakan relaksasi. Namun, relaksasi ini tidak diberikan kepada semua pihak, melainkan hanya kepada eksportir yang memiliki hubungan dagang dengan mitra dari negara yang telah menjalin perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan khusus dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia juga selaras dengan diplomasi perdagangan internasional.

Relaksasi ini diharapkan dapat menjaga hubungan baik dengan negara-negara mitra strategis serta memastikan bahwa rantai pasok global tidak terganggu secara signifikan. Pemerintah menyadari bahwa dalam perdagangan internasional yang kompleks, diperlukan ruang untuk penyesuaian kontrak-kontrak yang sudah ada sebelumnya, terutama yang melibatkan skema pembayaran khusus antarnegara.

Harapan di Balik PP Nomor 21 Tahun 2026

Penerbitan PP Nomor 21 Tahun 2026 ini merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia semakin serius dalam melakukan hilirisasi kebijakan moneter. Dengan memastikan devisa hasil kekayaan alam tetap berada di sistem keuangan domestik, Indonesia memiliki modal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan dan menstabilkan ekonomi tanpa harus terlalu bergantung pada utang luar negeri.

Para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi stabilitas makroekonomi. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur perbankan BUMN dalam mengelola dana tersebut serta konsistensi pemerintah dalam memberikan insentif yang dijanjikan. Dengan berlakunya aturan ini pada 2026, diharapkan Indonesia akan memasuki era baru di mana sumber daya alam tidak hanya diekspor secara fisik, tetapi nilai ekonominya benar-benar berputar dan memperkuat otot finansial bangsa.

Kini, bola ada di tangan para pelaku usaha untuk mulai memetakan kembali strategi keuangan mereka agar selaras dengan regulasi baru ini. Bagi masyarakat luas, stabilitas devisa yang terjaga diharapkan mampu menekan fluktuasi harga barang impor dan menjaga daya beli di masa depan.