Badai Harga Minyak Hantam Sektor Konstruksi, GAPENSI Peringatkan Risiko Kebangkrutan Massal

LajuBerita — Sektor jasa konstruksi nasional kini tengah berada di titik nadir akibat tekanan hebat dari lonjakan biaya operasional. Kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada bahan bakar industri disinyalir menjadi faktor utama yang mencekik para pelaku usaha, memaksa mereka berjuang di tengah margin yang kian menipis.

Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Andi Rukman Nurdin Karumpa, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi ini. Menurutnya, dinamika kebijakan pengadaan proyek pemerintah yang tidak fleksibel terhadap perubahan harga pasar kian memperparah keadaan. Andi memprediksi bahwa dalam rentang Februari hingga April 2026, biaya konstruksi berpotensi melambung antara 3% hingga 8%, bahkan bisa lebih tinggi jika tren kenaikan energi tak kunjung mereda.

Berita Lainnya

Ambisi Danantara ‘Menyulap’ Sampah Jakarta Menjadi Listrik: Investasi Jumbo Rp 17,3 Triliun Siap Dikucurkan

Efek Domino Lonjakan Harga Solar Industri

Pemicu utama kegelisahan para kontraktor adalah melesatnya harga solar industri. Saat ini, harga solar berada di level Rp 21.000 hingga Rp 23.000 per liter, naik signifikan dari posisi sebelumnya di kisaran Rp 18.000 hingga Rp 20.000. Kenaikan ini memicu efek domino terhadap harga material inti lainnya.

“Lonjakan harga bahan bakar ini otomatis menyeret naik harga aspal, semen, hingga baja. Jika situasi ini dibiarkan tanpa adanya penyesuaian kebijakan, maka tinggal menunggu waktu bagi para pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah, untuk gulung tikar,” tegas Andi dalam keterangannya.

Desakan Eskalasi Harga Tender

Menyikapi krisis yang mengancam keberlangsungan industri konstruksi, GAPENSI mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan eskalasi atau penyesuaian harga. Khususnya untuk proyek-proyek yang proses tendernya sudah berjalan namun belum menandatangani kontrak, karena acuan harga yang digunakan masih mengacu pada kondisi tahun sebelumnya yang sudah tidak relevan.

Berita Lainnya

Gilimanuk Mulai Overload, Kemenhub Siapkan Celukan Bawang Sebagai Pelabuhan Alternatif di Bali

Sekretaris Jenderal GAPENSI, La Ode Safiul Akbar, menambahkan bahwa tanpa ruang untuk penyesuaian harga, kontraktor dipaksa menelan kerugian besar sejak awal proyek dimulai. “Kami meminta pemerintah memberikan ruang bagi penyesuaian harga agar beban biaya riil di lapangan tidak sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha,” jelasnya.

Menuntut Pemerataan dan Transparansi Proyek

Selain persoalan harga, GAPENSI juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi proyek. Organisasi ini mencatat adanya penurunan jumlah anggota secara nasional, yang disinyalir akibat dominasi skema tertentu yang menutup ruang gerak pengusaha swasta. Beberapa poin krusial yang ditekankan oleh GAPENSI meliputi:

• Mendorong tender proyek secara terbuka dan membatasi skema swakelola skala besar yang dinilai kurang transparan.
• Melibatkan swasta nasional dalam paket pekerjaan bernilai besar agar tidak melulu didominasi oleh BUMN.
• Memastikan keterlibatan pelaku usaha di daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

Andi Rukman menutup keterangannya dengan harapan agar pemerintah pusat maupun daerah mampu menciptakan ekosistem konstruksi yang lebih sehat. Menurutnya, kolaborasi yang adil antara BUMN dan swasta adalah kunci agar pembangunan nasional tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan para pemain lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Berita Lainnya

Visi Besar Prabowo di Cilacap: Membangkitkan Raksasa Tidur Menuju Kedaulatan Ekonomi Sejati