Jalan Keluar Krisis Energi: Menakar Urgensi Transformasi Transportasi Publik Berbasis Listrik

LajuBerita — Indonesia kini berada di ambang tantangan besar terkait ketahanan energi nasional. Ketergantungan yang masih sangat tinggi terhadap bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah berani dan strategis. Salah satu solusi paling krusial yang mengemuka adalah percepatan migrasi menuju ekosistem transportasi publik berbasis listrik.

Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan kemandirian energi. Menurutnya, dominasi kendaraan pribadi dalam konsumsi energi harian telah menjadi beban yang sulit dipikul jika tidak segera dialihkan ke moda transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Berita Lainnya

Selamatkan Jakarta dari Bayang-bayang Tenggelam: PAM Jaya dan Komwaja Dorong Transformasi Konsumsi Air Bersih

Langkah Strategis Menuju Elektrifikasi Masif

Djoko menyoroti bahwa pemerintah perlu memprioritaskan penggantian armada bus konvensional dengan bus listrik secara bertahap namun masif. Upaya ini dinilai menjadi cara paling efektif untuk menekan angka konsumsi BBM di kota-kota besar. Namun, elektrifikasi saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan integrasi antarmoda yang mumpuni.

“Penting bagi kita untuk memastikan konektivitas antara KRL, MRT, LRT, hingga layanan pengumpan (feeder) berjalan mulus. Jika aksesnya mudah dan terintegrasi, masyarakat dengan sendirinya akan meninggalkan kendaraan pribadi,” ujar akademisi dari Unika Soegijapranata tersebut.

Reformasi Subsidi: Dari Konsumsi ke Infrastruktur

Salah satu poin tajam yang disampaikan Djoko adalah urgensi reformasi subsidi energi. Selama ini, alokasi subsidi BBM dianggap salah sasaran karena justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang menggunakan mobil pribadi. Ia mendorong adanya digitalisasi sistem distribusi agar subsidi benar-benar menyasar angkutan umum dan sektor logistik yang vital bagi ekonomi rakyat.

Berita Lainnya

Usut Tuntas Insiden Peluru Nyasar di Gresik, Pasmar 2 Gandeng Ahli Balistik dan PT Pindad

Lebih jauh, ia mengusulkan agar sebagian anggaran subsidi tersebut dialihkan untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti perluasan jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jalur sepeda, hingga revitalisasi trotoar bagi pejalan kaki. Hal ini dianggap lebih produktif dalam jangka panjang dibandingkan membiarkan subsidi habis terbakar di jalan raya.

Optimalisasi Jalur Rel dan Mikro-Mobilitas

Di sisi lain, sektor logistik juga memerlukan sentuhan perubahan. Djoko mendorong penguatan logistik berbasis jalur rel yang jauh lebih efisien dibandingkan angkutan truk. Percepatan pembangunan jalur ganda (double track) serta reaktivasi jalur kereta api lama di Jawa dan Sumatera menjadi harga mati untuk menekan biaya logistik sekaligus menghemat energi nasional.

Berita Lainnya

Strategi Inklusi Bank Mandiri: Tabungan SimPel Tembus 966 Ribu Rekening, Cetak Generasi Sadar Finansial

Selain kendaraan besar, pengembangan mikro-mobilitas seperti sepeda listrik dan skuter juga perlu mendapat panggung. Dengan jalur khusus yang aman, moda ini bisa menjadi solusi perjalanan jarak pendek yang ramah kantong dan ramah lingkungan. Di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), insentif kendaraan listrik harus diprioritaskan untuk menjawab tantangan aksesibilitas yang selama ini mahal.

Menuju Ketahanan Nasional yang Komprehensif

Sebagai langkah pelengkap, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 tetap harus dilanjutkan sebagai bagian dari bauran energi nasional. Namun, kuncinya tetap pada integrasi kebijakan yang menyeluruh.

“Melalui perpaduan antara reformasi subsidi, produksi bus listrik dalam negeri, hingga pengalihan logistik ke jalur rel, Indonesia memiliki peluang emas untuk keluar dari jebakan krisis energi dan membangun masa depan transportasi yang berkelanjutan,” pungkas Djoko.

Berita Lainnya

Mengawal Danantara: Makassar Jadi Titik Awal Debat Publik Terkait Masa Depan Superholding Rp14.700 Triliun