IKN Terus Melaju: Kompleks DPR dan Mahkamah Agung Kebal Efisiensi, Target Rampung 2028

LajuBerita — Ambisi besar pemerintah untuk memindahkan pusat kekuasaan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tampaknya tidak goyah meski badai efisiensi anggaran tengah melanda berbagai sektor. Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di jantung Kalimantan Timur dipastikan tetap menjadi prioritas utama yang harus dituntaskan sesuai peta jalan yang telah ditetapkan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek pembangunan gedung-gedung krusial ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mengacu pada arahan tersebut, kawasan yang akan menjadi simbol demokrasi dan supremasi hukum Indonesia ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada rentang tahun 2027 hingga 2028 mendatang.

Pilar Demokrasi yang Tak Tersentuh Pemangkasan

Di tengah kebijakan pengetatan ikat pinggang anggaran negara, sektor infrastruktur inti di IKN justru mendapatkan lampu hijau untuk terus tancap gas. Basuki menjelaskan bahwa eksistensi gedung lembaga tinggi negara adalah marwah dari sebuah ibu kota baru. Oleh karena itu, anggaran untuk proyek ini tetap aman dan berkelanjutan.

Berita Lainnya

Sinyal Redup Pasar Kerja: Survei APINDO Ungkap 67% Perusahaan Enggan Tambah Karyawan Baru

“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam skema efisiensi. Proyek tetap berjalan sesuai rencana, jadi publik tidak perlu ragu akan komitmen ini,” ujar Basuki dalam keterangan resminya yang diterima tim redaksi, Minggu (12/04/2026).

Untuk klaster legislatif, pembangunan IKN akan mencakup lima struktur utama yang megah. Selain Gedung Paripurna yang dirancang sebagai pusat perhatian dengan kapasitas mencapai 1.579 orang, kawasan ini juga akan dihuni oleh kantor-kantor fungsional untuk DPR, DPD, dan MPR. Saat ini, tim arsitek dan teknis sedang melakukan penyempurnaan desain tahap akhir guna menunggu persetujuan final dari Presiden.

Menata Kawasan Yudisial dan Infrastruktur Penunjang

Tak hanya urusan legislasi, sektor penegakan hukum juga mendapat perhatian serius. Basuki memaparkan bahwa pembangunan kawasan yudikatif akan dibagi ke dalam dua paket pekerjaan besar. Paket pertama difokuskan pada pembangunan Gedung Mahkamah Agung yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung serta ikon ‘Plaza Keadilan’.

Berita Lainnya

Strategi Pemerintah Redam Lonjakan Harga Tiket Pesawat: PPN Ekonomi Ditanggung Selama 60 Hari

Sementara itu, paket kedua akan mengakomodasi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan khusus yudisial, hingga fasilitas ibadah berupa masjid. Untuk memastikan mobilitas yang efisien di kawasan ini, infrastruktur jalan sepanjang 8 kilometer juga tengah dibangun guna menghubungkan titik-titik strategis tersebut.

Guna menunjang aktivitas ribuan aparatur negara nantinya, OIKN juga memperkuat ketahanan air melalui pembangunan Embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Menariknya, seluruh jaringan distribusi air minum dan kabel utilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan terintegrasi melalui sistem bawah tanah canggih yang disebut Multi-Utility Tunnel (MUT). Teknologi ini memastikan wajah kota tetap rapi tanpa ada kabel-kabel yang menjuntai di udara.

“Proses pembersihan lahan atau land clearing sudah dimulai. Kami berkomitmen menciptakan kawasan pemerintahan yang modern, hijau, dan cerdas,” pungkas Basuki menutup penjelasannya mengenai progres proyek gedung DPR tersebut.

Berita Lainnya

Wajah Baru Industri Kecantikan: Transformasi Digital UMKM Salon Tanah Air dari Cara Konvensional ke Sistem Terintegrasi