Realisasi Kopdes Merah Putih Meleset dari Target, KSP Bongkar Masalah Lahan dan Modal

LajuBerita — Ambisi besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui jaringan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih kini tengah menghadapi tantangan serius. Proyek yang semula diharapkan menjadi pilar baru ekonomi pedesaan ini dilaporkan gagal memenuhi target pembangunan fisik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kepala Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, membeberkan sejumlah faktor krusial yang menjadi penghambat utama di lapangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII pada Senin (13/4/2026), Qodari mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan tim KSP yang terjun langsung secara incognito ke beberapa wilayah, terdapat jurang yang lebar antara rencana dan realitas.

Tiga Masalah Utama yang Menghambat Laju Proyek

Menurut pemantauan yang dilakukan di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada akhir Desember 2025 lalu, Qodari mencatat ada tiga isu fundamental yang belum terselesaikan dalam ekosistem Koperasi Merah Putih, yaitu:

Berita Lainnya

Adaptasi Budaya Kerja Baru: DJP Terapkan WFH Setiap Jumat Tanpa Abaikan Layanan Tatap Muka

• Persoalan Lahan: Banyak gerai yang belum memiliki status lahan clean and clear. Sebagian besar masih menempati aset tanpa payung hukum yang jelas, sehingga berisiko dari sisi audit.
• Aspek Permodalan: Ketidakjelasan status lahan menghambat akses terhadap pembiayaan yang diperlukan untuk akselerasi pembangunan.
• Model Bisnis: Belum adanya dukungan ekosistem kebijakan yang memadai untuk menjamin keberlanjutan operasional gerai di masa depan.

“Seluruh koperasi terpantau belum memiliki legalitas lahan yang kuat. Kondisi ini sangat berisiko saat diaudit dan secara otomatis menutup pintu bagi skema pembiayaan yang lebih luas,” tegas Qodari di hadapan para anggota dewan.

Angka Realisasi yang Jauh dari Harapan

Data yang dipaparkan menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Dari total target pembangunan sekitar 80 ribu hingga 83 ribu gerai Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, jumlah yang benar-benar rampung 100 persen masih sangat minim. Hingga saat ini, baru sekitar 4.000 gerai yang sudah selesai sepenuhnya.

Berita Lainnya

BGN Bongkar Kedok ‘Alasan Klasik’ Pelanggaran Dapur MBG: Dari Pura-Pura Lupa Hingga Masalah Sanitasi Kronis

Qodari merinci bahwa meskipun sudah ada sekitar 50.000 lokasi lahan yang teridentifikasi, proses pembangunan fisik yang sedang berjalan baru mencapai angka 34.000 titik. Pengadaan lahan, terutama di wilayah perkotaan yang padat, menjadi momok tersendiri bagi pelaksana proyek.

Meleset dari Tenggat Waktu Maret 2026

Pemerintah sebenarnya memasang target ambisius agar pembangunan fisik puluhan ribu gerai ini bisa tuntas pada Maret 2026. Namun, memasuki bulan April, kenyataan menunjukkan bahwa target tersebut belum bisa digapai sepenuhnya. Qodari mengaku bahwa pihaknya sudah memprediksi keterlambatan ini sejak akhir tahun lalu.

“Target untuk merampungkan gerai permanen pada Maret 2026 memang sulit dicapai. Apa yang kami antisipasi pada bulan Desember ternyata terbukti benar saat ini. Fokus kami sekarang adalah bagaimana menyelesaikan kendala-kendala administratif dan hukum agar kebijakan ekonomi ini tidak jalan di tempat,” tutupnya.

Berita Lainnya

Gertakan ‘Satu Malam’ Trump ke Iran Picu Gejolak Harga Minyak Dunia

Melesetnya target ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah untuk lebih cermat dalam memetakan potensi hambatan di lapangan sebelum menetapkan target pembangunan berskala nasional.