Menghadapi Kompleksitas Hukum Digital, Ibas Ajak Mahasiswa Jadi Garda Depan Perubahan
LajuBerita — Di tengah pusaran disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik global yang kian tak menentu, kolaborasi antara institusi negara dan kalangan akademisi kini menjadi urgensi yang tak terelakkan. Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, menekankan pentingnya sinergi kuat antara lembaga pemerintah dan mahasiswa untuk menjawab berbagai tantangan hukum kontemporer yang semakin pelik.
Menurut Ibas, wajah hukum dunia saat ini sedang mengalami transformasi besar. Masalahnya bukan lagi sekadar urusan domestik, melainkan sudah merambah ke ranah internasional, konflik global, hingga digitalisasi yang bergerak secepat kilat. Ia menyoroti bagaimana kehadiran kecerdasan buatan (AI) membawa paradoks: satu sisi menawarkan efisiensi, di sisi lain menghadirkan ancaman serius seperti kejahatan siber dan kerentanan data pribadi.
Kebijakan Kerja Badan Gizi Nasional: Ahli Gizi dan Akuntan Wajib Ngantor Demi Program Makan Bergizi Gratis
Kedaulatan Data di Era Kecerdasan Buatan
“Siapa yang menguasai data, mereka yang akan menguasai dunia,” tegas Ibas dalam pernyataan resminya di Jakarta. Kalimat ini menjadi peringatan bahwa perlindungan terhadap informasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi kedaulatan bangsa. Ia melihat bahwa regulasi yang ada harus mampu beradaptasi dengan kecepatan inovasi agar rakyat tetap terlindungi di ruang siber.
Dalam kaitan ini, Ibas memaparkan bahwa parlemen terus berupaya menjalankan tiga fungsi utamanya secara optimal, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tujuannya hanya satu: memastikan kebijakan yang diambil bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, ia tidak menampik bahwa jalan menuju ke sana penuh dengan kerikil tajam, mulai dari kompleksitas proses pembuatan undang-undang hingga dinamika tekanan politik yang tinggi.
BMKG Beri Peringatan Dini: Mayoritas Kota Besar Indonesia Dikepung Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang Selasa Ini
Mahasiswa Sebagai Mitra Strategis Kebijakan Publik
Lebih lanjut, Ibas mengajak dunia pendidikan untuk aktif terlibat melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Baginya, mahasiswa tidak boleh hanya duduk diam sebagai penonton di tengah perubahan zaman. Sebaliknya, mereka harus menjadi mitra strategis yang mengawal setiap kebijakan publik dengan cara yang kritis sekaligus konstruktif.
“Katakan baik jika itu memang baik, katakan tidak jika itu salah, dan dorong perbaikan jika memang ada hal yang perlu disempurnakan,” imbuhnya. Semangat objektivitas inilah yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi sistem hukum di Indonesia.
Menutup orasinya, Ibas menekankan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dalam diri sendiri. Ia mendorong generasi muda untuk menjaga optimisme dan menanamkan rasa cinta tanah air yang kuat. Menurutnya, masa depan Indonesia yang adil dan makmur sangat bergantung pada integritas anak muda saat ini. “Mahasiswa adalah kekuatan, bukan nanti, tapi sekarang,” pungkasnya dengan penuh semangat.
Strategi Optimalisasi Pajak: BPK Tekankan Tiga Aspek Krusial dalam Audit Kinerja Ditjen Pajak