Mentan Amran Sulaiman Beri Ultimatum: Rehabilitasi 7.000 Hektare Sawah Sumbar Harus Beres dalam Sebulan

LajuBerita — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melayangkan teguran keras terkait lambatnya proses pemulihan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat. Meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat telah tersedia sejak awal tahun, progres perbaikan lahan tani yang terdampak bencana dinilai masih berjalan di tempat.

Kekecewaan ini disampaikan langsung oleh Amran saat meninjau kondisi lapangan di Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, lambannya eksekusi di tingkat daerah menjadi penghambat utama bagi para petani untuk kembali produktif.

Birokrasi Jadi Ganjalan Pemulihan Pasca-Bencana

Amran mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah bergerak taktis sejak bencana melanda dengan mengalokasikan anggaran rehabilitasi yang sangat signifikan. Tercatat, dana sebesar Rp455 miliar telah disiapkan khusus untuk memulihkan sekitar 7.000 hektare sawah rusak di wilayah Sumatera Barat.

Berita Lainnya

Strategi Baru BPJS Ketenagakerjaan: Sasar Jutaan Pekerja Informal dan Transformasi Layanan Kilat

“Anggaran itu sudah tersedia di tingkat provinsi sejak Januari lalu. Kami mendorong adanya kolaborasi cepat antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar masalah ini tuntas dalam waktu singkat. Namun, kenyataan yang kami temui di lapangan justru menunjukkan ritme kerja yang sangat lambat,” tegas Amran dengan nada bicara serius pada Selasa (14/4/2026).

Ia mengidentifikasi bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan finansial, melainkan pada panjangnya rantai birokrasi dan komunikasi yang kurang efektif antarlevel pemerintahan di daerah. Amran menegaskan bahwa pusat selalu merespons cepat setiap permintaan pencairan dana dari daerah, namun proses di tingkat bawah justru memakan waktu terlalu lama.

Peringatan Terakhir dan Ancaman Penarikan Bantuan

Tak ingin membiarkan kondisi ini berlarut-larut, Amran pun mengeluarkan ultimatum keras. Ia memberikan batas waktu maksimal satu bulan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh pengerjaan rehabilitasi sawah yang terbengkalai. Jika target ini tidak terpenuhi, Amran tidak segan untuk mengambil langkah tegas.

Berita Lainnya

Antisipasi Macet Horor, Pemerintah Siapkan Perombakan Masif Rest Area KM 57 dan KM 62 Tol Trans Jawa

“Tadi sudah ada komitmen untuk menyelesaikan dalam satu bulan. Jika tidak ada keseriusan, bantuan berikutnya akan saya tarik kembali ke pusat dan dialihkan ke daerah lain yang lebih siap dan cekatan,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Mentan menekankan agar seluruh penanggung jawab proyek di lapangan tetap berada di lokasi hingga seluruh pekerjaan tuntas tanpa jeda. Baginya, pemulihan ekonomi petani adalah prioritas yang tidak bisa ditawar lagi dengan alasan administratif.

Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Kementerian Pertanian dalam memantau kinerja serapan anggaran dan implementasi kebijakan di tingkat daerah, agar swasembada pangan nasional tidak terganggu oleh kendala teknis birokrasi di wilayah terdampak.