Antisipasi Karhutla 2026, Menteri LH Desak Pemerintah Daerah Segera Tetapkan Status Siaga Darurat

LajuBerita — Langkah proaktif terus digalakkan pemerintah pusat dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi akan meningkat pada tahun 2026. Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas meminta para kepala daerah, khususnya di wilayah rentan, untuk segera menetapkan status siaga darurat.

Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla 2026 yang berlangsung di Jakarta. Menurut Hanif, penetapan status siaga darurat di tingkat daerah merupakan kunci utama agar dukungan teknis maupun anggaran dari pemerintah pusat dapat segera dikerahkan ke titik-titik rawan tanpa terhambat birokrasi yang panjang.

Memangkas Hambatan Birokrasi Demi Penanganan Cepat

“Kami mengimbau semua gubernur dan bupati untuk segera menetapkan kondisi siaga darurat. Hal ini krusial guna memudahkan pergerakan dukungan pusat kepada daerah,” ujar Hanif dengan nada lugas. Ia menekankan bahwa kecepatan respons adalah segalanya dalam upaya pengendalian lingkungan hidup agar titik api tidak meluas menjadi bencana nasional.

Berita Lainnya

Membangun Fondasi Bangsa: MenPPPA Tegaskan Urgensi Revolusi Akses Kesehatan Perempuan yang Adil dan Inklusif

Hingga saat ini, laporan yang diterima menunjukkan baru dua provinsi yang telah mengambil langkah responsif tersebut, yakni Kalimantan Barat dan Riau. Minimnya daerah yang menetapkan status siaga dikhawatirkan dapat memperlambat intervensi mitigasi jika sewaktu-waktu eskalasi karhutla meningkat secara masif.

Ancaman El Nino dan Pengamanan Lahan Gambut

Urgensi ini bukan tanpa alasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi adanya potensi fenomena El Nino kategori lemah hingga moderat yang kemungkinan besar melanda pada paruh kedua tahun 2026. Dengan peluang mencapai 80 persen, kondisi kemarau yang lebih kering menuntut kesiapan ekstra di enam provinsi prioritas: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Berita Lainnya

Misi Mendunia: Kemenekraf Gandeng Meta Dorong Kreator Lokal ke Panggung Internasional

Fokus utama pemerintah saat ini tertuju pada penjagaan ekosistem gambut agar tetap basah. “Penjagaan tinggi muka air tanah gambut menjadi sangat penting. Dengan memantau tinggi air dan kondisi iklim lokal, kita berupaya memperpanjang masa basah lahan,” tutur Hanif menjelaskan strategi kementeriannya.

Salah satu strategi andalan yang disiapkan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Teknologi ini akan digunakan secara intensif untuk memicu hujan buatan di wilayah strategis guna membasahi lahan gambut yang mulai mengering, sehingga risiko kebakaran bawah tanah yang sulit dipadamkan dapat ditekan sejak dini.

Catatan Statistik Karhutla di Awal Tahun

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kehutanan, indikasi luas karhutla hingga Februari 2026 telah menyentuh angka 32.637,43 hektare. Sementara itu, analisis pada bulan Maret menunjukkan perkiraan luasan tambahan sekitar 10.175,48 hektare. Provinsi Riau tercatat memiliki luasan terdampak paling tinggi yakni mencapai 8.858,87 hektare, disusul oleh Kalimantan Barat seluas 1.134,16 hektare.

Berita Lainnya

Stok MinyaKita Menipis, Bulog Desak Kemendag Tambah Kuota DMO Hingga 65 Persen

Dengan ancaman nyata yang terpampang dari data tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pencegahan karhutla yang terstruktur diharapkan mampu meminimalisir dampak kerusakan lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat dari kabut asap.