Gula Lokal Tercekik Impor, Mentan Amran Sulaiman Bongkar Anomali Tata Niaga Nasional

LajuBerita — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap sebuah paradoks yang menyesakkan dalam industri gula nasional. Bagaimana tidak, di tengah derasnya arus impor gula yang terus mengalir masuk ke tanah air, produk hasil keringat petani lokal justru menemui jalan buntu dan sulit terserap pasar. Fenomena ini disebut Amran sebagai anomali besar yang merugikan stabilitas ekonomi petani dan industri dalam negeri.

Keresahan ini disampaikan Amran dalam rapat di DPR RI, Jakarta Pusat. Ia menyoroti jatuhnya harga molase atau tetes tebu yang biasanya menjadi tumpuan pendapatan tambahan bagi penggilingan. Harga molase yang sebelumnya stabil di angka Rp 1.900 per liter, kini anjlok drastis ke level Rp 1.000 per liter pada Maret 2026. “Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Ada apa sebenarnya?” tanya Amran dengan nada tegas menunjukkan keheranannya terhadap tata niaga gula yang carut-marut.

Berita Lainnya

Serbu Transmart Full Day Sale: Aneka Sepeda Keren Kini Dibanderol Cuma Sejutaan!

Skandal Rembesan Gula Rafinasi dan Kerugian BUMN

Bukan tanpa alasan gula lokal sulit bersaing. Amran membeberkan adanya praktik penyimpangan distribusi di mana gula rafinasi, yang seharusnya dikhususkan untuk kebutuhan industri murni, justru “merembes” ke pasar ritel. Gula tersebut dikemas seolah-olah menjadi gula kristal putih (white sugar) untuk konsumsi masyarakat umum.

Tim di lapangan telah menemukan jejak rembesan ini di berbagai wilayah strategis, mulai dari Jawa Tengah hingga Kalimantan Selatan. Dampaknya pun sangat nyata bagi korporasi negara; Danantara melaporkan bahwa kerugian Sugar Co (BUMN Gula) telah menembus angka Rp 680 miliar akibat banjir impor dan distorsi pasar ini. Kondisi ini dipandang sangat membahayakan keberlangsungan ekosistem pangan nasional.

Langkah Tegas Presiden Prabowo: Kebijakan Lartas

Menanggapi situasi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) yang lebih ketat. Kebijakan ini dirancang untuk menutup rapat celah penyalahgunaan distribusi dan memberikan perlindungan kepada komoditas dalam negeri. Amran menegaskan bahwa solusi ini adalah satu kesatuan untuk memberikan batasan yang jelas antara kebutuhan industri dan konsumsi pasar.

Revolusi Sektor Hulu: Peremajaan 300 Ribu Hektare Tebu

Selain persoalan distribusi, pemerintah juga menyisir masalah dari akar rumput, yakni produktivitas lahan. Evaluasi nasional menunjukkan potret yang cukup suram; sekitar 70% hingga 80% tanaman tebu di seluruh Indonesia dinyatakan sudah tidak layak karena faktor usia yang terlalu tua. Dari total 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang produktivitasnya telah merosot tajam.

Berita Lainnya

India Terancam Lumpuh: Blokade Selat Hormuz oleh AS Cekik Stok Minyak Hingga Tersisa 30 Hari

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan langkah revolusioner melalui program “bongkar ratun” atau peremajaan total. “Kami telah menganggarkan Rp 1,7 triliun untuk membantu para petani tebu Indonesia. Rencana kami adalah melakukan bongkar ratun seluas 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun berturut-turut,” jelas Amran.

Optimisme Swasembada Gula Konsumsi

Meski tantangan membentang luas, Amran tetap memegang optimisme tinggi bahwa Indonesia bisa segera mandiri. Saat ini, angka produksi gula nasional berada pada kisaran 2,6 hingga 2,7 juta ton, sementara kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga mencapai 2,8 hingga 2,9 juta ton. Dengan selisih yang hanya sekitar 100-200 ribu ton, target swasembada gula konsumsi diyakini dapat tercapai paling lambat tahun depan.

Namun, perjuangan menuju kemandirian penuh masih panjang jika menghitung kebutuhan gula industri. Total kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton. Oleh karena itu, revitalisasi industri gula dari hulu hingga hilir menjadi agenda harga mati bagi pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga tanpa ketergantungan pada kebijakan negara lain.