Catatan Kritis DPR RI Terkait Evaluasi Mudik 2026: Urgensi Buffer Zone dan Penataan Infrastruktur Jalan

LajuBerita — Gelombang arus mudik Lebaran 2026 baru saja mereda, meninggalkan serangkaian catatan penting bagi pemerintah untuk berbenah di masa mendatang. Meski secara umum dinilai sukses, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan sorotan tajam pada beberapa aspek krusial, terutama mengenai titik jenuh di kawasan pelabuhan serta manajemen perbaikan jalan yang dinilai masih perlu sinkronisasi lebih matang.

Apresiasi Penurunan Angka Kecelakaan

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja kolektif yang ditunjukkan oleh berbagai lintas sektoral. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Basarnas, BMKG, hingga personel Korlantas Polri yang bersiaga di lapangan. Menurut pantauan LajuBerita, indikator keberhasilan yang paling mencolok pada periode mudik lebaran tahun ini adalah penurunan signifikan pada angka kecelakaan lalu lintas.

Berita Lainnya

Perebutan Kursi Panas Direksi BEI 2026: OJK Terima Dua Paket Calon, Siapa Saja yang Siap Memimpin?

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Penurunan angka kecelakaan adalah bukti nyata bahwa koordinasi di lapangan membuahkan hasil yang menggembirakan. Ini adalah capaian yang sangat positif bagi keselamatan publik,” ungkap Hamka dalam pernyataan resminya pada Selasa (14/4/2026).

Polemik Antrean di Pelabuhan dan Solusi Buffer Zone

Namun, Hamka menegaskan bahwa kepuasan tidak boleh menghentikan langkah evaluasi. Salah satu isu klasik yang kembali muncul ke permukaan adalah kepadatan luar biasa di gerbang-gerbang penyeberangan utama seperti Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. DPR menilai, pelabuhan penyeberangan masih menjadi titik lemah yang sering kali melumpuhkan arus lalu lintas di sekitarnya.

Berita Lainnya

Bantah Tudingan Upah Murah, APINDO Sebut Magang Adalah Solusi Kesenjangan Kualitas Lulusan

Akar masalahnya diidentifikasi pada belum optimalnya penyediaan buffer zone atau kantong parkir penyangga sebelum kendaraan memasuki area dermaga. Tanpa tempat penampungan yang memadai, jalan raya akhirnya berubah fungsi menjadi lahan parkir raksasa yang menghambat mobilitas masyarakat umum.

“Kita tidak ingin jalan nasional dijadikan tempat parkir darurat hanya karena pelabuhan tidak mampu menampung volume kendaraan. Kementerian Perhubungan harus segera mengevaluasi tata kelola ini, termasuk memperjelas pembagian wewenang antar direktorat agar manajemen operasional di pelabuhan berjalan lebih lincah,” tegasnya.

Menyoal Waktu Perbaikan Jalan yang Sering Meleset

Selain masalah pelabuhan, sektor infrastruktur jalan juga tak luput dari kritikan. DPR menyayangkan adanya proyek perbaikan jalan yang dilakukan terlalu mepet dengan hari raya. Aktivitas alat berat dan pengerjaan konstruksi di jalur mudik justru sering kali menjadi pemicu kemacetan baru yang mengacaukan strategi rekayasa lalu lintas yang telah dirancang.

Berita Lainnya

Gebrakan Strategis bank bjb: Susi Pudjiastuti Resmi Jabat Komisaris Utama di Bawah Kepemimpinan Dedi Mulyadi

Hamka menekankan agar ke depannya, perencanaan perbaikan jalan dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa mudik dimulai. Targetnya adalah memastikan seluruh jalur utama sudah dalam kondisi mantap dan bebas hambatan setidaknya dua minggu sebelum arus mudik memuncak.

Peningkatan Standar Keselamatan dan Mitigasi Risiko

LajuBerita mencatat bahwa DPR juga mendorong peningkatan fasilitas pendukung di jalan tol maupun jalan arteri. Hal ini mencakup pemasangan pembatas jalan yang dilengkapi lampu penerangan optimal guna mendukung keamanan saat diberlakukannya sistem contra flow atau one way, terutama pada malam hari.

“Setiap rekayasa lalu lintas pasti membawa risiko tersendiri. Oleh karena itu, mitigasi keselamatan harus dimaksimalkan dengan teknologi dan sarana pendukung yang mumpuni untuk menekan potensi insiden sekecil mungkin,” tambah Hamka.

Berita Lainnya

Pertamina Tegaskan Pendaftaran Pangkalan LPG 3 Kg Gratis, Waspada Hoax Biaya Siluman

Menutup pernyataannya, Hamka mengingatkan bahwa keberhasilan mengelola keselamatan berlalu lintas tidak hanya diukur dari angka statistik semata, melainkan juga dari kenyamanan dan kelancaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Evaluasi komprehensif ini diharapkan menjadi pijakan agar pelaksanaan mudik di tahun-tahun mendatang tidak lagi dihantui oleh persoalan serupa yang seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak awal.