Dampak Konflik AS-Iran: Presiden Prabowo Pastikan Jemaah Haji Tak Terbebani Kenaikan Tiket Pesawat

LajuBerita — Gejolak geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor transportasi udara di Indonesia. Ketegangan ini memicu fluktuasi tajam pada harga energi global, khususnya bahan bakar pesawat atau avtur, yang kini berimbas pada lonjakan biaya penerbangan haji tahun ini.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan situasi mendesak yang terjadi dalam sepuluh hari terakhir. Di tengah persiapan teknis keberangkatan jemaah haji yang hampir rampung, pemerintah tiba-tiba dihadapkan pada tuntutan penyesuaian harga dari sejumlah maskapai penerbangan.

Maskapai Ajukan Kenaikan Tarif Signifikan

LajuBerita mencatat bahwa dua penyedia layanan transportasi udara utama untuk haji, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, secara resmi mengajukan penambahan biaya tiket. Alasannya seragam: harga avtur yang melonjak drastis akibat konflik timur tengah yang mengganggu stabilitas pasokan minyak dunia.

Berita Lainnya

Strategi Besar di Balik Rebranding Matahari Menjadi MDS Retailing: Transformasi Menuju Ekosistem Ritel Multi-Konsep

Dalam keterangan resminya di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Irfan menjelaskan bahwa awalnya pihak Garuda Indonesia yang melayangkan permintaan kenaikan tarif sebesar Rp 7 juta per jemaah. Tak berselang lama, Saudia Airlines menyusul dengan permintaan tambahan biaya sebesar US$ 485 atau setara dengan Rp 8,29 juta per jemaah, dengan asumsi kurs Rp 17.100.

“Sepuluh hari terakhir benar-benar menjadi masa yang krusial bagi kami. Saat kami memastikan kesiapan untuk jutaan jemaah, maskapai meminta perubahan harga karena kenaikan biaya operasional akibat avtur yang mahal,” ujar Irfan, Rabu (15/4/2026).

Intervensi Presiden: Jemaah Tidak Boleh Menanggung Beban

Menghadapi potensi pembengkakan biaya yang mencapai angka maksimal Rp 1,77 triliun tersebut, Menteri Irfan segera melaporkan kondisi terkini kepada Presiden Prabowo Subianto. Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sikap tegas demi melindungi para calon tamu Allah dari beban finansial tambahan.

Berita Lainnya

Tragedi di Rel Bekasi Timur: Mengapa Rem Mendadak Adalah Hal Mustahil bagi Kereta Api?

Presiden memberikan instruksi khusus agar penambahan harga tiket pesawat haji ini tidak dibebankan sedikit pun kepada jemaah haji. Sebagai solusinya, pemerintah berkomitmen untuk menyerap selisih biaya tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Presiden menyampaikan komitmennya secara jelas: jangan bebankan ini kepada jemaah. Pemerintah yang akan mencari jalan keluarnya melalui anggaran apbn,” tegas Irfan menyampaikan pesan Presiden.

Langkah Koordinasi dengan Kemenkeu

Meskipun kepastian dana sudah dijamin tersedia, pemerintah saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merumuskan landasan hukum yang tepat. Hal ini penting agar proses pencairan dana tambahan sebesar Rp 1,77 triliun tersebut memiliki dasar aturan yang kuat dan akuntabel.

Berita Lainnya

Tak Berizin, KKP Segel Paksa Resor Milik Investor China di Pulau Maratua

Namun, angka Rp 1,77 triliun tersebut merupakan perhitungan plafon maksimal. Irfan mengisyaratkan bahwa nilai akhir yang akan dibayarkan bisa saja lebih rendah melalui proses negosiasi ulang dengan pihak maskapai.

“Kami akan melakukan perundingan kembali. Mengingat saat ini harga avtur mulai menunjukkan tren penurunan setelah sempat menyentuh titik puncaknya sebelum adanya upaya gencatan senjata, kami berharap angka tersebut masih bisa ditekan,” tutupnya. Penyesuaian ini diharapkan tetap menjaga kualitas pelayanan bagi para jemaah tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan bisnis dari maskapai terkait.