Gugatan Koalisi Sipil Ditolak PTUN, Fadli Zon Tegaskan Pandangannya Soal Tragedi Mei 1998

LajuBerita — Polemik panjang mengenai pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait peristiwa kelam Kerusuhan Mei 1998 memasuki babak baru. Dalam sebuah kesempatan di Beijing, China, Fadli Zon secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas. Putusan ini dianggapnya sebagai validasi atas argumen yang selama ini ia sampaikan ke ruang publik.

Persoalan ini bermula dari pernyataan Fadli Zon yang meragukan adanya pemerkosaan massal yang terstruktur dan sistematis pada tragedi tersebut. Baginya, putusan hakim PTUN Jakarta pada 21 April 2026 lalu sudah sangat tepat dan sesuai dengan logika hukum yang berlaku di Indonesia. Fadli menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada bukti hukum yang secara mutlak membuktikan bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah skenario besar yang dijalankan oleh aktor negara atau state actor.

Berita Lainnya

Wujudkan Operasional Hijau, Weda Bay Nickel Perkuat Fondasi ESG Lewat Sertifikasi Internasional

Kemenangan Legal di Tengah Kontroversi Sejarah

Dalam laporan langsung tim LajuBerita, Fadli Zon menyampaikan bahwa putusan PTUN tersebut sejalan dengan harapannya sejak awal. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan tidak dapat menerima gugatan koalisi sipil tersebut. Alasan utamanya adalah mengenai kompetensi absolut, di mana PTUN menilai pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut karena objek sengketa yang dipermasalahkan—yakni pernyataan lisan Fadli Zon—tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara (KTUN).

Berdasarkan kaidah hukum, sebuah keputusan tata usaha negara haruslah bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum. Majelis hakim melihat bahwa pernyataan Fadli Zon dalam berbagai forum, termasuk di kanal digital, hanyalah sebuah pendapat pribadi atau wacana publik yang tidak mengubah status hukum siapapun secara langsung. Hal inilah yang menjadi landasan utama penolakan gugatan tersebut.

Berita Lainnya

Skandal Bea Cukai: KPK Sita Enam Barang Milik Faizal Assegaf, Termasuk Bukti Elektronik Penting

Membedah Argumen ‘Bukan Aktor Negara’

Fadli Zon tidak hanya bicara soal aspek legalitas semata, namun juga menyelami substansi sejarah yang menjadi perdebatan. Ia berpendapat bahwa meskipun kekerasan seksual mungkin saja terjadi di tengah kekacauan Tragedi Mei 1998, hal itu dilakukan oleh elemen kriminal atau kelompok preman, bukan sebuah kebijakan sistematis yang dirancang oleh institusi negara.

“Menurut pendapat saya, memang tidak ada satu bukti yang mendukung adanya perkosaan massal pada 1998 secara sistematis. Kalau ada perkosaan, mungkin saja terjadi, tapi pelakunya adalah aktor kriminal, preman, dan sebagainya. Kita tidak ingin membelokkan sejarah, namun kita juga tidak boleh melabeli bangsa sendiri tanpa bukti hukum yang kuat,” ujar Fadli Zon dengan nada tegas saat ditemui di sela-sela kunjungannya di Beijing.

Berita Lainnya

Gugatan Masa Jabatan Kapolri Kandas di MK: Hakim Nilai Permohonan Mahasiswa Tidak Jelas

Ia bahkan memberikan perbandingan historis dengan peristiwa internasional lainnya. Fadli menyebutkan Nanjing Massacre di China atau pemerkosaan massal di Bosnia sebagai contoh di mana negara atau tentara secara terorganisir melakukan kejahatan seksual. Dalam pandangannya, apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 adalah kerusuhan massa (riots) yang tak terkendali, yang secara fundamental berbeda dengan genosida atau kejahatan perang sistematis oleh negara.

TGPF dan Validitas Data Sejarah

Pernyataan Fadli Zon ini secara langsung bersinggungan dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pasca-kerusuhan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa sang menteri telah mendelegitimasi kerja keras TGPF yang dalam laporannya menyebutkan adanya indikasi kekerasan seksual yang meluas. Namun, Fadli Zon justru menyoroti bahwa laporan tersebut seringkali dijadikan senjata politik tanpa didasari oleh bukti pro-justitia yang memadai di pengadilan.

Berita Lainnya

Wamenhaj Dahnil Anzar Beri Apresiasi Khusus: Bank Sumut Selangkah Lebih Maju dalam Layanan Haji

Sebagai sosok yang juga dikenal sebagai penulis buku sejarah, Fadli mengklaim telah melakukan studi mendalam mengenai dinamika politik dan sosial di tahun 1998. Ia mengingatkan agar narasi sejarah tidak dibangun di atas asumsi atau tekanan opini publik semata. Baginya, penulisan Sejarah Indonesia harus didasarkan pada fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Kekhawatiran Koalisi Sipil dan Upaya Banding

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas tidak tinggal diam. Mereka menganggap pernyataan menteri tersebut sebagai bentuk penyangkalan terhadap penderitaan korban dan merupakan langkah mundur dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Gugatan yang dilayangkan pada September 2025 itu merupakan upaya untuk menuntut akuntabilitas pejabat publik dalam mengeluarkan pernyataan yang menyentuh isu sensitif kemanusiaan.

Daniel Winarta, pengacara publik dari LBH Jakarta, menyatakan kekecewaannya terhadap putusan PTUN. Pihak koalisi menilai bahwa sebagai Menteri Kebudayaan, pernyataan Fadli Zon memiliki dampak sosiologis yang luas dan dapat memengaruhi persepsi generasi mendatang terhadap sejarah bangsa. Oleh karena itu, mereka berencana untuk segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara guna memperjuangkan keadilan bagi para korban yang hingga kini masih mencari kebenaran.

Independensi Kurikulum Sejarah di Kementerian Kebudayaan

Salah satu poin yang cukup mengkhawatirkan publik adalah apakah pandangan pribadi Fadli Zon ini akan memengaruhi konten buku pelajaran sejarah yang diterbitkan oleh kementeriannya. Menanggapi hal tersebut, Fadli memberikan klarifikasi bahwa proses penyusunan buku sejarah memiliki mekanismenya sendiri yang melibatkan para ahli, akademisi, dan peneliti profesional.

“Pernyataan saya di podcast atau forum publik tidak ada kaitannya dengan penyusunan ulang buku sejarah di kementerian. Itu adalah dua hal yang berbeda. Saya sudah menjelaskan hal ini secara gamblang di depan DPR,” pungkasnya. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas institusi dan memastikan bahwa narasi sejarah tetap objektif tanpa campur tangan kepentingan pribadi.

Polemik ini menjadi pengingat bagi kita semua betapa luka lama dari pelanggaran HAM berat masa lalu masih sangat membekas dan sensitif. Pencarian kebenaran sejati antara fakta hukum dan realitas di lapangan nampaknya masih akan terus berlanjut seiring dengan proses hukum yang tetap berjalan di meja hijau.