Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Kedaulatan Rupiah di Pelabuhan: ‘Jangan Pakai Dolar, Nanti Saya Hajar!’

LajuBerita — Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang nasional, sebuah peringatan keras datang dari jantung logistik Indonesia. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan nada bicara yang lugas dan tanpa kompromi, memberikan ultimatum kepada seluruh pelaku usaha di kawasan pelabuhan agar tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi domestik. Ketegasan ini muncul saat sang bendahara negara meninjau langsung operasional di lapangan, menegaskan bahwa kedaulatan mata uang adalah harga mati bagi ekonomi Indonesia.

Langkah Berani Menjaga Marwah Rupiah di Gerbang Ekspor-Impor

Pernyataan tersebut terlontar saat Purbaya melakukan kunjungan kerja ke fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) milik PT Graha Segara yang berlokasi di kawasan strategis Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti praktik-praktik transaksi yang masih bersandar pada denominasi mata uang asing, yang dinilainya sangat merugikan posisi kurs Rupiah di pasar global.

Berita Lainnya

Kurs Rupiah Kian Tertekan, Dolar AS Meroket Hingga Tembus Level Rp 17.078

“Jangan pakai dolar AS. Kalau itu terus dilakukan, nanti Rupiah melemah dan saya sendiri yang akan susah mengaturnya. Kita semua harus punya rasa cinta dan bangga terhadap Rupiah,” ujar Purbaya dengan gaya bicaranya yang khas dan blak-blakan pada Sabtu (6/6/2026). Baginya, penggunaan mata uang asing di tanah air bukan sekadar masalah teknis pembayaran, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan moneter bangsa yang diatur oleh undang-undang.

Ancaman Tindakan Tegas Bagi Pelanggar Aturan

Purbaya tidak main-main dengan instruksinya. Ia meminta para pelaku usaha, importir, maupun penyedia jasa logistik untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya oknum atau perusahaan yang mewajibkan pembayaran menggunakan dolar AS untuk layanan di area pelabuhan. Menurutnya, segala bentuk transaksi keuangan di wilayah hukum Indonesia wajib menggunakan mata uang garuda, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berita Lainnya

Gejolak Energi Global: Donald Trump Habis Kesabaran, Harga Minyak Dunia Langsung Mendidih

“Kalau ada yang memaksa bayar pakai dolar, segera lapor ke saya. Nanti saya ‘hajar’ mereka. Kita akan beresin semuanya. Secara aturan, alat transaksi yang sah dan diakui di negara ini adalah Rupiah. Jadi, jika ditemukan penggunaan dolar, itu adalah penyelewengan nyata yang harus ditindak tegas,” ungkapnya penuh penekanan. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal bagi Satuan Tugas (Satgas) terkait untuk memperketat pengawasan di titik-titik vital perdagangan internasional.

Dilema Shipping Line dan Komponen Biaya Internasional

Meski bersikap keras, Purbaya mengakui bahwa tantangan terbesar berada pada sektor perusahaan pelayaran internasional atau shipping line. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak komponen biaya logistik global yang masih mengacu pada standar harga dolar AS. Hal ini mencakup biaya-biaya seperti Terminal Handling Charge (THC) serta Container Adjustment Charge (CAC).

Berita Lainnya

Banjir Diskon di Transmart Full Day Sale: Alat Masak Bermerek Kini Hanya Puluhan Ribu Rupiah!

Namun, Purbaya menegaskan bahwa meskipun acuannya menggunakan dolar, pada saat penagihan atau invoicing kepada pengguna jasa di Indonesia, konversi ke dalam Rupiah adalah sebuah keharusan. Ia memberikan apresiasi kepada PT Graha Segara yang telah sepenuhnya menerapkan sistem pembayaran berbasis Rupiah dalam seluruh layanan di fasilitas TPFT mereka. Langkah ini diharapkan menjadi role model bagi entitas bisnis lainnya di kawasan pelabuhan untuk mendukung stabilitas keuangan negara.

Persoalan Penumpukan Kontainer: Efisiensi vs Keuntungan Sepihak

Di luar masalah mata uang, kunjungan Purbaya kali ini juga menyasar persoalan kronis di pelabuhan, yakni penumpukan kontainer yang menghambat kelancaran arus barang atau dwelling time. Ia mencium adanya indikasi bahwa para importir sengaja membiarkan kontainer mereka tertahan lebih lama di pelabuhan hanya karena denda atau biaya penumpukan yang dinilai terlalu murah dibandingkan menyewa gudang di luar area pelabuhan.

Berita Lainnya

Strategi Besar Grup Djarum: IBST Siap Go Private dengan Tawaran Premium Rp 5.400 Per Saham

“Kita harus memastikan pelabuhan berfungsi sebagai jalur distribusi, bukan tempat penimbunan barang. Jika denda yang murah menjadi alasan mereka menumpuk barang, maka sistem ini harus dievaluasi agar arus logistik nasional semakin efisien,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih dianggap terlalu tinggi dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Membangun Kesadaran Kolektif untuk Stabilitas Ekonomi

Narasi yang dibangun Purbaya Yudhi Sadewa merupakan upaya untuk membangun kesadaran kolektif bahwa setiap transaksi sekecil apa pun memiliki dampak makro terhadap ketahanan ekonomi. Permintaan terhadap dolar AS yang tinggi secara domestik hanya akan menekan nilai tukar Rupiah, yang pada akhirnya memicu inflasi dan menaikkan harga barang di tingkat konsumen.

Oleh karena itu, kebijakan wajib Rupiah di pelabuhan bukan hanya soal administrasi, melainkan benteng pertahanan dari fluktuasi ekonomi global yang tidak menentu. Purbaya berharap seluruh pemangku kepentingan di sektor maritim Indonesia dapat bersinergi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme ekonomi.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan komitmen dari para pelaku industri, diharapkan kedaulatan Rupiah dapat tegak sepenuhnya di seluruh pelabuhan di Indonesia, menjadikan Indonesia bangsa yang mandiri secara finansial dan disegani di kancah perdagangan dunia. LajuBerita akan terus mengawal perkembangan kebijakan ini untuk memastikan integritas ekonomi nasional tetap terjaga.