Jeritan Peternak Telur: Di Balik Melimpahnya Pasokan dan Skandal Permainan Harga Tengkulak

LajuBerita — Awan mendung kini tengah menyelimuti nasib para peternak ayam petelur di berbagai penjuru tanah air. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang tampak normal bagi konsumen, tersimpan sebuah ironi pahit di tingkat produsen. Harga telur ayam ras yang seharusnya menjadi tumpuan hidup para peternak rakyat justru merosot tajam, jauh melampaui batas kewajaran dan modal produksi yang dikeluarkan. Fenomena ini bukan sekadar persoalan mekanisme pasar biasa, melainkan adanya dugaan kuat tentang praktik curang para spekulan atau tengkulak yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan sepihak.

Ironi Harga di Tingkat Peternak: Jauh di Bawah Standar Nasional

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun tim redaksi, harga telur di tingkat peternak saat ini dilaporkan anjlok hingga menyentuh angka Rp 22.500 per kilogram (kg). Angka ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen sebesar Rp 26.500 per kg. Selisih Rp 4.000 ini bukan jumlah yang kecil bagi peternak yang harus berhadapan dengan kenaikan harga pakan dan biaya operasional lainnya.

Berita Lainnya

Ketahanan Ekonomi RI Terjaga, Misbakhun Sebut Komoditas Unggulan Jadi Penyelamat Fiskal

Kondisi ini menciptakan kerugian nyata. Banyak peternak yang mengaku bahwa biaya produksi atau break even point (BEP) mereka saat ini berada di kisaran Rp 24.000 per kg. Artinya, setiap kilogram telur yang terjual dengan harga Rp 22.500, peternak harus menanggung kerugian sebesar Rp 1.500. Jika dikalikan dengan tonase produksi harian, maka beban finansial yang harus dipikul para peternak ayam mandiri ini bisa berujung pada ancaman gulung tikar massal.

Analisis Kementan: Antara Surplus Produksi dan Mekanisme Pasar

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, memberikan penjelasan mendalam mengenai faktor fundamental di balik fluktuasi harga ini. Menurut proyeksi nasional tahun 2026, produksi telur di Indonesia diperkirakan akan menembus angka 7,3 juta ton. Sementara itu, tingkat kebutuhan konsumsi nasional diprediksi hanya berada di angka 6 juta ton.

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Matangkan Rencana Pajak Toko Online di Pertengahan 2026 demi Keadilan Pasar

“Secara matematis, kita memiliki surplus sekitar 800 ribu ton atau kurang lebih 13 persen dari total kebutuhan nasional,” jelas Agung usai menggelar pertemuan tertutup dengan asosiasi peternak di Jakarta. Meskipun angka surplus ini terlihat besar, Agung menilai bahwa kelebihan pasokan sebesar 13 persen seharusnya masih dalam batas kendali dan tidak semestinya membuat harga terjun bebas secara drastis jika distribusi berjalan dengan sehat.

Masalahnya, sifat komoditas telur yang tidak tahan lama dan harus diproduksi setiap hari membuat peternak tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk menahan stok. Kondisi inilah yang memicu fenomena banting harga di lapangan. Ketika satu peternak terpaksa menjual murah karena butuh perputaran uang cepat, hal itu menciptakan efek domino yang merusak harga pasar secara keseluruhan.

Berita Lainnya

Fenomena Libur Idul Adha: Whoosh Tembus 22 Ribu Penumpang, KCIC Operasikan 68 Perjalanan Sehari

Membongkar Peran “Middleman” dan Spekulasi Harga

Namun, di balik narasi surplus produksi, terselip fakta yang lebih kelam. Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, dengan tegas menunjuk hidung para tengkulak atau middleman sebagai aktor intelektual di balik hancurnya harga telur. Menurutnya, harga yang terbentuk di pasar saat ini bukanlah cerminan asli dari ketersediaan stok, melainkan hasil manipulasi oknum-oknum pencari rente.

“Harga sekarang ini bukan harga asli. Ini harga yang diciptakan oleh permainan para perantara. Ada peternak yang sedang terjepit kebutuhan mendesak, lalu mereka ditekan untuk menjual dengan harga serendah mungkin. Isu sekecil apapun di pasar langsung digelembungkan untuk menjatuhkan harga di tingkat produsen,” ungkap Herry dengan nada geram.

Berita Lainnya

Strategi Agresif OJK Kejar Target Kredit 12 Persen di 2026: Fokus UMKM hingga Program Strategis Pemerintah

Lebih lanjut, Herry menyoroti adanya kesenjangan yang sangat lebar antara harga di kandang dengan harga di meja konsumen. Di saat peternak menangis karena hanya menerima Rp 21.000 hingga Rp 22.000 per kg, konsumen di pasar tradisional atau supermarket masih harus merogoh kocek antara Rp 29.000 hingga Rp 30.000 per kg. Pertanyaannya kemudian, ke mana perginya margin keuntungan sebesar Rp 8.000 tersebut? Inilah yang disebut sebagai ketidakadilan ekonomi yang harus segera dibenahi oleh pemerintah.

Langkah Strategis dan Konsolidasi Menuju Harga Adil

Menanggapi situasi yang kian mendesak, Kementerian Pertanian telah melakukan langkah konsolidasi cepat dengan mengumpulkan berbagai asosiasi dan koperasi peternak. Fokus utamanya adalah mengembalikan harga telur ke level acuan pemerintah, yakni Rp 26.500 per kg. Kesepakatan kolektif telah diambil untuk menjaga agar harga di tingkat on-farm tidak terus merosot.

Langkah-langkah yang diusulkan antara lain:

• Optimalisasi penyerapan telur oleh BUMN pangan dan koperasi untuk mengurangi tekanan surplus di pasar bebas.
• Penguatan sistem rantai dingin (cold storage) agar telur memiliki masa simpan lebih lama, sehingga peternak tidak terburu-buru menjual dengan harga murah.
• Peningkatan konsumsi protein telur melalui program-program sosial pemerintah untuk menyerap kelebihan pasokan.
• Koordinasi intensif dengan daerah sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menjadi titik terparah penurunan harga.

Menanti Taji Satgas Pangan dalam Memberantas Mafia Harga

Selain langkah administratif dan teknis, harapan besar kini digantungkan pada pundak Satgas Pangan. Para peternak mendesak agar pihak kepolisian dan instansi terkait melakukan investigasi mendalam terhadap rantai distribusi telur yang dianggap terlalu panjang dan rapi dimainkan oleh spekulan. Penindakan tegas terhadap para tengkulak yang sengaja menekan harga di tingkat bawah dianggap sebagai kunci utama untuk menyelamatkan nasib jutaan peternak rakyat.

Keadilan harga bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal keberlangsungan kedaulatan pangan bangsa. Jika peternak terus-menerus dibiarkan merugi, maka potensi pengurangan populasi ayam petelur secara besar-besaran bisa terjadi. Dampak jangka panjangnya justru akan merugikan konsumen, karena kelangkaan stok di masa depan akan memicu lonjakan harga yang jauh lebih gila.

Kehadiran negara sangat dinanti untuk memutus rantai permainan harga ini. Publik berharap, melalui sinergi antara Kementan, Bapanas, dan aparat penegak hukum, harga telur dapat segera stabil dan memberikan rasa keadilan, baik bagi produsen yang berkeringat di kandang maupun bagi masyarakat luas yang membutuhkan asupan nutrisi terjangkau.