Rupiah Kian Loyo: Mengapa Dampak Pelemahan Kurs Bisa ‘Mencekik’ Hingga ke Pelosok Desa?

LajuBerita — Gejolak nilai tukar mata uang sering kali dianggap sebagai persoalan eksklusif masyarakat perkotaan, para pemain saham, atau importir kelas kakap. Namun, narasi yang menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan aman dari badai depresiasi mata uang karena tidak bertransaksi menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) nampaknya perlu ditinjau ulang secara mendalam. Meski secara harfiah masyarakat desa menggunakan Rupiah, namun ekosistem ekonomi yang menyokong kehidupan mereka tetaplah sangat bergantung pada stabilitas mata uang Garuda terhadap Greenback.

Ilusi Keamanan di Balik Narasi Non-Dolar

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menenangkan publik dengan menyebut bahwa masyarakat di desa-desa tidak menggunakan dolar AS memang memiliki kebenaran faktual secara literal. Namun, para ahli ekonomi melihat ada bahaya tersembunyi di balik penyederhanaan isu tersebut. Pelemahan nilai tukar rupiah bukan sekadar angka di layar bursa efek, melainkan gelombang kejut yang merambat melalui rantai pasokan global hingga ke dapur-dapur di pelosok negeri.

Berita Lainnya

Darurat Ekonomi: Presiden Prabowo Panggil Tim Inti di Tengah Guncangan Rupiah dan IHSG yang Merosot Tajam

Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, memberikan pandangan kritisnya. Menurut Ronny, masyarakat ekonomi kelas bawah justru sering kali menjadi pihak yang paling terakhir menyadari terjadinya fluktuasi kurs, namun ironisnya, mereka adalah kelompok yang paling cepat merasakan hantaman kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

“Mungkin benar warga desa tidak bertransaksi langsung dengan dolar, tetapi komponen biaya hidup mereka sangatlah sensitif terhadap pergerakan kurs. Mulai dari pupuk untuk pertanian, bahan bakar minyak (BBM), biaya logistik angkutan, pakan ternak, hingga obat-obatan dan mesin pertanian—semuanya memiliki komponen impor atau dipengaruhi oleh harga global yang dipatok dalam dolar,” papar Ronny saat dihubungi oleh tim LajuBerita.

Berita Lainnya

Luhut Binsar Pandjaitan Desak Reformasi Total Bea Cukai: Dorong Penggunaan AI dan Integrasi Danantara untuk Hapus Praktik Kecurangan

Efek Domino Kurs: Dari Pupuk Hingga Meja Makan

Mari kita bedah secara lebih spesifik. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi desa sangat bergantung pada input produksi yang harganya ditentukan oleh pasar internasional. Ketika Rupiah melemah, harga bahan baku pupuk kimia yang sebagian besar masih diimpor akan melonjak. Begitu pula dengan pakan ternak yang bahan bakunya seperti jagung atau kedelai sering kali didatangkan dari luar negeri. Akibatnya, biaya produksi petani naik, yang pada akhirnya akan memicu dampak inflasi pada harga pangan di tingkat konsumen.

Selain itu, ketergantungan pada alat mesin pertanian (alsintan) juga menjadi celah kerentanan. Suku cadang traktor, mesin penggiling padi, hingga bahan bakar yang digunakan untuk operasional mesin-mesin tersebut sangat terpengaruh oleh kurs. Jika biaya-biaya ini merangkak naik, maka impian untuk mewujudkan swasembada pangan yang murah bagi rakyat kecil bisa saja terhambat oleh realitas moneter yang pahit.

Berita Lainnya

Badai Capital Outflow: Dana Asing Puluhan Triliun Rupiah Hengkang dari Pasar Modal Indonesia

Risiko Psikologis dan Kepercayaan Pasar

Ronny P. Sasmita juga menyoroti risiko dari gaya komunikasi pemerintah dalam menanggapi krisis mata uang. Ada tiga risiko utama yang ia garis bawahi. Pertama adalah risiko psikologis pasar. Investor dan pelaku ekonomi sangat sensitif terhadap pernyataan pejabat tinggi negara. Jika komunikasi pemerintah dianggap meremehkan pelemahan Rupiah, pasar bisa menangkap sinyal bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah kebijakan yang agresif atau serius. Hal ini justru bisa memicu arus modal keluar (capital outflow) yang semakin deras, yang pada gilirannya memperparah tekanan terhadap mata uang kita.

Kedua adalah risiko terhadap kepercayaan publik atau public trust. Di era informasi yang cepat ini, masyarakat sudah jauh lebih cerdas dan peka terhadap perubahan harga. Ketika warga mulai merasakan beban hidup yang makin berat namun pemerintah memberikan narasi seolah-olah semua baik-baik saja, akan muncul jurang persepsi (perception gap). Dalam dunia ekonomi, kepercayaan publik memiliki nilai yang sama pentingnya dengan cadangan devisa. Sekali kepercayaan itu tergerus, upaya pemulihan akan menjadi jauh lebih sulit.

Berita Lainnya

Modernisasi Laut Indonesia: KKP Buka Peluang Emas 20 Ribu Lowongan Awak Kapal Perikanan, Begini Cara Daftarnya!

Ketiga menyangkut ekspektasi inflasi. Narasi yang terlalu menyederhanakan masalah justru membuat pemerintah terlihat defensif. Padahal, yang dibutuhkan oleh pasar dan masyarakat adalah pengakuan yang realistis bahwa situasi memang sedang menantang, disertai dengan strategi mitigasi yang kredibel. Pengakuan terhadap masalah adalah langkah pertama menuju solusi yang efektif.

Alarm Pelemahan 7 Persen dan Ancaman PHK

Senada dengan Ronny, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa pelemahan Rupiah yang sudah menyentuh angka sekitar 7% dalam setahun terakhir bukanlah perkara sepele. Ini adalah alarm merah bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Bhima menekankan bahwa pemerintah seharusnya menyiapkan skenario mitigasi terburuk, bukan justru terkesan ‘menantang’ keadaan tanpa persiapan yang matang.

“Di negara lain, para pemimpin sibuk menyiapkan skenario perlindungan sosial karena efek ketegangan geopolitik dan perang masih sangat panjang. Di sini, kita seolah-olah dibuat tenang, padahal ada risiko sudden shock atau guncangan mendadak yang bisa melumpuhkan daya beli dalam sekejap,” ujar Bhima dengan nada peringatan.

Salah satu dampak paling nyata yang menghantui adalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Industri manufaktur yang bahan bakunya masih impor akan mengalami pembengkakan biaya produksi. Jika mereka tidak mampu bertahan, PHK massal menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Dampaknya bagi desa? Para pekerja korban PHK di kota akan kembali ke desa asalnya tanpa membawa penghasilan tetap. Hal ini akan menambah beban ekonomi di tingkat desa, meningkatkan angka kemiskinan, dan menurunkan kualitas hidup di pedesaan.

Perlunya Langkah Strategis Pemerintah

Melihat kondisi yang semakin dinamis, pemerintah didesak untuk tidak hanya sekadar memberikan pernyataan yang menenangkan, tetapi menunjukkan kerja nyata. Stabilisasi kebijakan pemerintah di sektor moneter dan fiskal harus sejalan. Perlindungan terhadap daya beli masyarakat kecil di desa melalui subsidi yang tepat sasaran, serta penguatan sektor pangan lokal agar tidak terlalu bergantung pada input impor, harus menjadi prioritas utama.

Komunikasi ekonomi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sebagaimana diingatkan oleh para ahli, salah narasi sedikit saja bisa membuat pasar bereaksi lebih cepat daripada rapat koordinasi manapun. Ke depan, tantangan ekonomi global tidak akan semakin mudah. Kesiapan mental, data yang akurat, dan strategi yang transparan adalah kunci utama agar badai dolar tidak sampai meruntuhkan ekonomi masyarakat di pelosok desa.

Pada akhirnya, nasib masyarakat desa tetap terikat kuat dengan kebijakan ekonomi makro yang diambil di Jakarta. Menjaga nilai tukar Rupiah bukan hanya urusan menjaga martabat bangsa, melainkan menjaga piring-piring nasi di meja makan rakyat kecil tetap terisi dengan harga yang terjangkau.