Meneropong Visi Prabowo: Akankah Rupiah Bertahan di Level Rp 17.500 pada 2027?

LajuBerita — Langkah berani diambil oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memetakan arah ekonomi masa depan Indonesia. Dalam sebuah pemaparan yang krusial di hadapan Rapat Paripurna DPR, pemerintah secara resmi menetapkan target nilai tukar mata uang garuda terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 untuk tahun anggaran 2027 mendatang.

Angka ini muncul dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Sebuah dokumen yang menjadi kompas bagi arah belanja negara, investasi, dan stabilitas moneter nasional di tengah gejolak geopolitik dunia yang kian tak menentu. Namun, pertanyaan besar muncul di benak para pelaku pasar dan masyarakat luas: Apakah target ini merupakan bentuk optimisme yang realistis, atau sekadar strategi defensif untuk mengamankan anggaran?

Berita Lainnya

Serbu Transmart Full Day Sale: Aneka Sepeda Keren Kini Dibanderol Cuma Sejutaan!

Strategi Konservatif di Tengah Badai Global

Menanggapi angka yang dipatok pemerintah tersebut, Lukman Leong, yang menjabat sebagai Chief Analyst di Doo Financial Futures, memberikan sudut pandang yang cukup tenang. Menurut pengamatannya, penetapan target di level Rp 17.500 per dolar AS sebenarnya menunjukkan sikap pemerintah yang sangat berhati-hati. Dalam dunia ekonomi, sikap ini sering disebut sebagai pendekatan konservatif.

“Target ini sebenarnya cukup masuk akal jika kita melihat peta jalan ekonomi global saat ini yang masih diselimuti mendung ketidakteraturan. Mulai dari ketidakpastian arah suku bunga bank sentral AS (The Fed), tensi geopolitik di berbagai belahan dunia, hingga tren perlambatan ekonomi yang dialami negara-negara maju,” ujar Lukman dalam sebuah wawancara mendalam.

Berita Lainnya

KRL Commuter Line Kian Diminati: Analisis Mendalam Lonjakan Penumpang dan Masa Depan Transportasi Jabodetabek

Lukman menambahkan bahwa dengan mematok angka yang cenderung ‘lemah’, pemerintah sebenarnya sedang menciptakan ruang napas bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika rupiah ternyata mampu menguat lebih baik dari target tersebut, pemerintah akan memiliki surplus atau ruang fiskal yang lebih luas. Sebaliknya, jika tekanan eksternal memburuk, APBN tidak akan kaget karena sudah sejak awal dipersiapkan untuk menghadapi skenario terburuk.

Disiplin Fiskal dan Sinyal Positif bagi Investor

Salah satu poin menarik yang menjadi sorotan pasar adalah keberanian pemerintah untuk merestrukturisasi anggaran program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah pemangkasan anggaran pada sektor ini dilihat bukan sebagai langkah mundur, melainkan sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin fiskal yang ketat.

Berita Lainnya

Ketahanan Ekonomi Nasional: Mengupas Rahasia Pertumbuhan Ekspor Indonesia di Tengah Turbulensi Global 2026

“Para investor asing sangat memperhatikan bagaimana sebuah negara mengelola defisitnya. Keputusan untuk menyesuaikan anggaran program sosial demi menjaga kesehatan kas negara adalah sinyal positif. Jika pasar melihat pemerintah serius menjaga defisit dan tidak ugal-ugalan dalam menarik utang baru, kepercayaan terhadap aset-aset di Indonesia akan meningkat, yang pada akhirnya akan menjadi penyangga alami bagi stabilitas nilai tukar rupiah,” jelas Lukman lebih lanjut.

Kritik Tajam: Absennya Kebijakan Konkret

Namun, nada optimis tidak datang dari semua lini. Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, melontarkan kritik yang cukup pedas terhadap target tersebut. Ia memandang bahwa angka Rp 17.500 justru mencerminkan ketidakyakinan pemerintah terhadap kemampuan rupiah untuk kembali ke level yang lebih kuat seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berita Lainnya

Genjot Ekonomi Nasional, Presiden Prabowo Siap Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi Raksasa Bulan Ini

“Sejujurnya, target ini terlihat kurang realistis dalam konteks pemulihan. Kita belum melihat adanya terobosan kebijakan yang benar-benar konkret dan revolusioner untuk mendongkrak fundamental rupiah. Jika kita hanya pasrah pada angka tersebut, artinya kita menerima pelemahan sebagai sebuah keniscayaan tanpa ada upaya perlawanan kebijakan yang berarti,” tegas Wijayanto.

Lebih jauh, ia menilai langkah-langkah teknis seperti intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal atau penggunaan skema Bond Stabilization Fund (BSF) hanyalah obat jangka pendek. Menurutnya, BSF dan intervensi Bank Indonesia memang efektif untuk meredam volatilitas atau guncangan sesaat, namun tidak akan mampu mengubah tren besar jika isu fundamental pada neraca pembayaran dan struktur fiskal tidak segera dibenahi dari akarnya.

Restrukturisasi Ekonomi atau Sekadar Pelemahan?

Di sisi lain, narasi menarik datang dari Achmad Deni Daruri, Presiden Direktur Center For Banking Crisis (CBC). Ia mengajak publik untuk mengubah sudut pandang dalam melihat pergerakan mata uang. Menurut Deni, apa yang dialami rupiah saat ini jangan hanya dipandang sebagai ‘pelemahan’ yang bersifat negatif, melainkan sebagai bagian dari proses restrukturisasi ekonomi nasional yang besar.

“Narasi yang berkembang seringkali menyudutkan bahwa rupiah yang melandai adalah cermin kegagalan ekonomi. Itu pandangan yang terlalu sempit. Depresiasi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum emas untuk melakukan penyesuaian struktural. Dengan nilai tukar yang kompetitif, produk ekspor kita memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global, industri domestik dipacu untuk tumbuh, dan ketergantungan kita terhadap barang impor harus ditekan habis-habisan,” paparnya dengan semangat.

Deni juga menyoroti faktor eksternal dari Amerika Serikat. Ia memprediksi adanya potensi pelemahan dolar AS di masa depan jika Gubernur The Fed yang baru kelak mengikuti arahan kebijakan ekonomi yang lebih longgar, terutama jika selaras dengan visi proteksionisme yang sempat digaungkan oleh tokoh-tokoh politik AS seperti Donald Trump. Jika suku bunga AS turun, arus modal akan kembali mengalir ke negara berkembang seperti Indonesia.

Waspada Jebakan Negara Berpendapatan Menengah

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat cukup impresif di angka 5,61%, Deni memberikan catatan merah yang perlu diwaspadai oleh kabinet Prabowo. Ia menilai fondasi pertumbuhan tersebut masih sangat rapuh karena terlalu bergantung pada konsumsi pemerintah dan sektor jasa seperti hospitality (perhotelan dan pariwisata).

“Kita tidak boleh terlena dengan angka GDP. Tanpa adanya transformasi struktur industri yang nyata, Indonesia berisiko besar terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Nilai tukar rupiah hanyalah salah satu indikator, namun produktivitas nasional adalah kunci utamanya. Pemerintah harus segera mengarahkan ekonomi ke sektor-sektor produksi yang memiliki nilai tambah tinggi agar target rupiah pada 2027 tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi menjadi pondasi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya,” pungkasnya.

Perjalanan menuju tahun 2027 masih panjang dan penuh dengan tikungan tajam. Visi ekonomi Prabowo ini akan terus diuji oleh waktu, mekanisme pasar, dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, memantau pergerakan kebijakan fiskal secara berkala adalah langkah bijak untuk tetap bertahan di tengah dinamika ekonomi yang dinamis.