Misi Menembus Pelosok: Strategi Badan Gizi Nasional di Balik Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik

LajuBerita — Di tengah sorotan publik mengenai efisiensi anggaran negara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya memberikan klarifikasi mendalam terkait pengadaan puluhan ribu unit kendaraan roda dua bertenaga listrik. Langkah strategis ini diambil bukan tanpa alasan kuat; armada tersebut diproyeksikan menjadi tulang punggung mobilitas untuk menyukseskan program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ke sudut-sudut desa yang selama ini sulit terjangkau oleh moda transportasi biasa.

Dadan menegaskan bahwa pengadaan motor listrik ini merupakan instrumen krusial untuk menunjang operasional di lapangan. Menurutnya, distribusi gizi tidak boleh terhambat oleh kendala geografis. “Ini adalah upaya untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit, menyisir desa-desa terpencil agar program ini tepat sasaran. Motor ini hadir untuk menunjang operasional harian kami,” ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Berita Lainnya

Ketergantungan Bensin RI: Separuh Pasokan Masih Impor dari Tetangga, Bagaimana Nasib Swasembada Energi?

Detail Anggaran dan Efisiensi Harga

Dalam pemaparannya, Dadan menjelaskan bahwa realisasi pengadaan kendaraan operasional ini telah mencapai angka 21.600 unit dari target awal sebanyak 24.400 unit. Seluruh pendanaan bersumber dari alokasi anggaran tahun 2025. Namun, ia memastikan bahwa untuk tahun anggaran 2026, tidak akan ada lagi pengadaan serupa.

Menariknya, Dadan mengklaim telah melakukan langkah efisiensi dalam proses pembelian. Jika di pasaran harga satuan motor listrik tersebut mencapai Rp 52 juta, Badan Gizi Nasional berhasil mendapatkan harga spesial di kisaran Rp 40 jutaan per unit. Nantinya, ribuan unit motor ini akan disebar ke berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh pelosok Indonesia.

Sinyal Silang Pendapat di Kabinet

Meski rencana ini sudah berjalan, riak komunikasi di internal kabinet mulai muncul ke permukaan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa anggaran tersebut memang berasal dari tahun 2025, namun ia menyatakan baru mengetahui detail pengadaannya belakangan ini. Purbaya bahkan mengisyaratkan telah melakukan pemotongan anggaran pasca mengetahui hal tersebut.

Berita Lainnya

Ketahanan Energi Nasional Terjaga, PLN Pastikan Stok Batubara dan Gas Berada di Level Aman

“Tahun lalu itu rupanya, tahun ini sudah tidak ada. Kami baru mengetahuinya belakangan, dan jika tidak salah, anggarannya sudah kami potong. Saya perlu mengonfirmasi kembali ke Dirjen Anggaran,” tutur Purbaya. Ia juga menekankan bahwa prioritas utama anggaran BGN seharusnya difokuskan langsung pada penyediaan bahan pangan bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.

Koordinasi Pemerintah Menuju Sinkronisasi

Menanggapi polemik ini, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan segera melakukan peninjauan lebih lanjut. Ia berpendapat bahwa setiap penganggaran di kementerian atau lembaga merupakan bagian dari perencanaan yang seharusnya sudah diketahui pemerintah pusat.

“Semua penganggaran tentu merupakan bagian dari perencanaan matang, termasuk di BGN. Pemerintah pasti mengetahui hal tersebut, namun dalam pelaksanaannya memang harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Izinkan kami melakukan koordinasi yang lebih baik lagi untuk mensinkronkan hal ini,” tutup Prasetyo. Kini publik menanti bagaimana efektivitas armada listrik ini dalam menjalankan misi kemanusiaan memperbaiki gizi anak bangsa di daerah-daerah terpencil.

Berita Lainnya

Dilema Harga BBM Nonsubsidi: Akankah Konsumen Berpindah Haluan ke Produk Subsidi?