Vonis Ringan Pembunuhan Kacab Bank MIP: Keluarga Meradang, Desak Oditur Militer Ajukan Banding Segera

LajuBerita — Suasana haru yang bercampur dengan gelombang kekecewaan menyelimuti ruang sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Keluarga besar almarhum MIP (37), seorang Kepala Cabang (Kacab) sebuah bank ternama yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan tragis, secara terbuka menyatakan penolakan mereka terhadap hasil putusan majelis hakim. Bagi mereka, vonis yang dijatuhkan belum menyentuh inti dari keadilan yang selama ini mereka perjuangkan.

Langkah hukum tidak akan berhenti di sini. Melalui kuasa hukumnya, keluarga korban menegaskan desakan agar Oditur Militer segera mengambil langkah banding. Mereka menilai bahwa konstruksi hukum yang digunakan dalam memutus perkara ini masih sangat jauh dari fakta-fakta menyakitkan yang terungkap di persidangan.

Berita Lainnya

Waspada! Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter Mengintai Perairan Indonesia: Panduan Keselamatan Pelayaran dari BMKG

Kekecewaan Mendalam di Balik Kursi Hijau

Usai sidang pembacaan vonis yang digelar pada Rabu lalu, raut wajah Marselinus Edwin, kuasa hukum keluarga korban, tampak tegang. Di sampingnya, ayah, kakak, dan istri almarhum MIP tak mampu menyembunyikan rasa pedih. “Pertama, saya bersama ayah, kakak, dan keluarga korban lainnya, termasuk istri korban, sangat kecewa dengan hasil putusan hari ini. Karena itu, kami dari tim kuasa hukum akan segera mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan,” tegas Edwin kepada awak media LajuBerita.

Kekecewaan ini bukanlah tanpa alasan. Sejak awal bergulirnya kasus ini, pihak keluarga menaruh harapan besar bahwa para terdakwa akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Namun, dalam amar putusannya, majelis hakim justru menetapkan hukuman yang dianggap jauh lebih ringan dari ekspektasi rasa keadilan masyarakat.

Berita Lainnya

Roy Suryo dan dr. Tifa Resmi Dilimpahkan ke Kejaksaan: Polda Metro Jaya Tekankan Marwah Hukum yang Independen

Detail Vonis yang Menjadi Sorotan

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim memberikan vonis yang bervariasi kepada tiga oknum prajurit yang menjadi terdakwa. Terdakwa utama, Serka Mochamad Nasir, dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Sementara itu, terdakwa dua, Kopda Feri Herianto, divonis 7 tahun penjara, dan terdakwa tiga, Serka Frengky Yaru, hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Selain hukuman kurungan, Serka Mochamad Nasir dan Kopda Feri Herianto juga menerima pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa satu untuk membayar restitusi sebesar Rp750 juta, sedangkan terdakwa dua dikenakan Rp500 juta. Meski ada sanksi finansial dan pemecatan, bagi keluarga korban, durasi hukuman penjara tersebut tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang secara tragis.

Berita Lainnya

Menakar Urgensi PP Tunas: Langkah Kemkomdigi Amankan Jejak Digital Anak di Jagat E-Commerce

Logika Terdakwa yang Ditolak Mentah-Mentah

Salah satu poin yang paling memicu amarah keluarga adalah pertimbangan hakim mengenai alasan terdakwa membuang korban di lokasi sepi. Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa utama berdalih merasa bingung dan berharap korban bisa ditemukan oleh masyarakat setelah ditinggalkan di tempat terpencil.

“Kami menolak sekali pernyataan itu. Logika macam apa yang menyebutkan membuang orang di tempat sepi adalah upaya menyelamatkan?” ujar Edwin dengan nada getir. Menurutnya, jika memang ada niat baik untuk menyelamatkan nyawa MIP, para terdakwa seharusnya membawa korban ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat, bukan justru membiarkannya meregang nyawa di lokasi yang sulit dijangkau.

Berita Lainnya

Catatan Akhir Pekan Jakarta: Mengawal Restorasi Drainase hingga Visi Besar SDM Indonesia Emas

Tindakan meninggalkan korban di lokasi sepi justru dilihat oleh keluarga sebagai upaya sistematis untuk menghindari tanggung jawab hukum dan menjauhkan korban dari bantuan medis yang krusial. Hal inilah yang memperkuat keyakinan keluarga bahwa unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa sangatlah kuat.

Menanti Ketegasan Panglima TNI dan Oditur Militer

Sebagai bentuk keseriusan, tim kuasa hukum berencana mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI dan Oditur Militer. Surat tersebut berisi desakan agar institusi militer memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Keluarga menilai Oditur Militer memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengajukan banding guna memperbaiki kualitas keadilan dalam putusan tingkat pertama ini.

“Kami menilai Oditur wajib mengajukan banding. Ini bukan sekadar soal angka tahun penjara, tapi soal integritas hukum di lingkungan militer dan bagaimana masyarakat melihat perlindungan terhadap warga sipil,” tambah Edwin. Kasus ini memang menjadi ujian besar bagi citra TNI di mata publik, mengingat tugas utama prajurit adalah melindungi, bukan menculik apalagi membunuh masyarakat sipil.

Perjuangan di Mahkamah Konstitusi: Menuntut Peradilan Umum

Langkah keluarga MIP tidak berhenti pada upaya banding. Mereka kini tengah membidik perubahan fundamental dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait kasus koneksitas di mana pelaku militer dan sipil terlibat dalam tindak pidana yang sama.

Edwin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadiri agenda pengujian Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dijadwalkan pada 10 Juni mendatang. Fokus perjuangan mereka adalah agar pasal tersebut ditambahkan frasa ‘wajib’ sehingga setiap tindak pidana koneksitas di masa depan dapat diadili di Peradilan Umum.

“Kami berharap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan terobosan hukum. Sangat penting agar kasus yang melibatkan masyarakat sipil sebagai korban oleh pelaku militer bisa diadili secara transparan di peradilan umum. Ini demi objektivitas dan rasa keadilan yang lebih luas,” pungkasnya. Perjuangan keluarga MIP kini telah bertransformasi dari sekadar mencari keadilan bagi satu nyawa, menjadi perjuangan untuk reformasi hukum nasional yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

LajuBerita akan terus mengawal perkembangan kasus ini, baik dari proses banding di Pengadilan Militer Tinggi hingga dinamika persidangan di Mahkamah Konstitusi, guna memastikan kebenaran terungkap hingga ke akarnya.