Gebrak Industri Perbankan, Pemerintahan Trump Wajibkan Bank Verifikasi Status Kewarganegaraan Nasabah

LajuBerita — Washington D.C. kembali memicu perdebatan sengit di sektor finansial global. Di bawah komando pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat kini tengah mematangkan rencana besar untuk mewajibkan institusi perbankan mengumpulkan data status kewarganegaraan seluruh nasabahnya. Langkah ini dipandang sebagai pergeseran fundamental dalam cara industri keuangan beroperasi di Negeri Paman Sam.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, secara terbuka telah menginstruksikan bank-bank nasional untuk bersiap menghadapi regulasi baru ini. Meski menyadari adanya potensi penolakan dari kalangan bankir, Bessent menegaskan bahwa otoritas moneter memiliki mandat penuh untuk menjalankan kebijakan tersebut. “Jika Departemen Keuangan dan regulator perbankan menyatakan ini adalah tugas mereka, maka industri harus patuh,” tegas Bessent dalam keterangannya yang dikutip dari CNBC.

Berita Lainnya

Ironi di Balik Kemegahan KITB: Sudah Diresmikan Presiden, Tapi Izin Lahan Masih Menggantung

Sinkronisasi Data dan Agenda Imigrasi

Langkah progresif ini bukan sekadar urusan administratif belaka. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai instrumen pendukung bagi agenda besar Presiden Trump terkait perluasan kebijakan imigrasi. Dengan mengumpulkan informasi kewarganegaraan di sektor perbankan, pemerintah bertujuan memperkuat basis data nasional yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan pemilu hingga akurasi sensus penduduk.

Selama ini, Amerika Serikat dikenal memiliki aturan yang cukup fleksibel dalam pembukaan rekening. Dokumen kewarganegaraan bukanlah syarat mutlak. Bank umumnya hanya menggunakan protokol Know Your Customer (KYC) yang berfokus pada verifikasi identitas, penilaian risiko, serta pemantauan transaksi guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

Bessent mempertanyakan celah keamanan dalam sistem yang berlaku saat ini. “Bagaimana mungkin seorang eksekutif bank mengklaim ‘mengenal’ nasabahnya jika mereka tidak mengetahui apakah nasabah tersebut memiliki status legal, ilegal, atau pemegang green card?” ujarnya menambahkan narasi urgensi di balik kebijakan ini.

Berita Lainnya

Heboh Rencana Pemeriksaan Ulang Wajib Pajak Peserta PPS, APINDO Beri Reaksi Tegas dan Pesan Menohok bagi Dunia Usaha

Dukungan Politik dan Bayang-Bayang Dampak Ekonomi

Arus dukungan terhadap rencana ini mengalir deras dari kubu Partai Republik. Senator Tom Cotton bahkan telah memperkenalkan rancangan undang-undang sejak Maret lalu yang mewajibkan lembaga keuangan yang diasuransikan oleh FDIC atau NCUA untuk memverifikasi status hukum setiap nasabah. Cotton mendesak peninjauan ulang terhadap celah yang memungkinkan imigran tanpa dokumen mengakses sistem perbankan formal.

Namun, di balik ambisi politik tersebut, para pakar kebijakan ekonomi mulai menyuarakan kekhawatiran. Ada risiko besar yang mengintai stabilitas ekonomi jika sebagian masyarakat kehilangan akses ke layanan keuangan. Tanpa rekening bank, jutaan orang akan terjebak dalam kelompok unbanked yang sepenuhnya bergantung pada uang tunai, sebuah kondisi yang dinilai menghambat mobilitas sosial dan kontribusi pajak.

Berita Lainnya

Menembus “Jalur Maut”: Sederet Kapal Negara Tetangga RI Berhasil Lintasi Selat Hormuz di Tengah Konflik

Data dari American Action Forum menunjukkan bahwa penerapan verifikasi kewarganegaraan ini berpotensi menambah beban administrasi yang masif. Diperkirakan akan ada tambahan 30 juta hingga 70 juta jam kerja administratif, dengan proyeksi biaya mencapai US$ 2,6 miliar hingga US$ 5,6 miliar yang harus ditanggung oleh industri perbankan.

Kini, publik menunggu apakah kebijakan ekonomi Amerika Serikat ini akan benar-benar menjadi standar baru yang memperkuat keamanan nasional, atau justru menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan inklusi keuangan di masa depan.