KKP Buka Rekrutmen Besar-besaran 20.094 Awak Kapal: Sistem Digital Jadi Tameng Hadapi Praktik Calo

Reporter Nasional | LajuBerita
30 Apr 2026, 18:47 WIB
KKP Buka Rekrutmen Besar-besaran 20.094 Awak Kapal: Sistem Digital Jadi Tameng Hadapi Praktik Calo

LajuBerita — Angin segar berembus bagi para pencari kerja di sektor perikanan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen besar-besaran untuk mengisi posisi awak kapal perikanan (AKP). Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 20.094 lowongan kerja dibuka guna mendukung ambisi besar pemerintah dalam program modernisasi armada perikanan Indonesia. Namun, ada satu pesan kuat yang ditekankan dalam proses ini: transparansi penuh dan bebas dari praktik calo.

Transformasi Digital: Memutus Rantai Perantara

Langkah progresif diambil oleh KKP dengan mengadopsi sistem rekrutmen berbasis aplikasi. Hal ini bukan sekadar mengikuti tren transformasi digital, melainkan sebuah strategi jitu untuk menutup celah praktik pungutan liar dan intervensi pihak ketiga yang selama ini kerap menghantui proses rekrutmen tenaga kerja di lapangan. Dengan sistem ini, setiap pelamar memiliki kesempatan yang setara tanpa perlu ‘orang dalam’ atau agen perantara.

Berita Lainnya

BBRI Tebar Dividen Rp52 Triliun, Simak Laju IHSG dan Strategi Ekspansi KPR BBTN

BBRI Tebar Dividen Rp52 Triliun, Simak Laju IHSG dan Strategi Ekspansi KPR BBTN

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Nyoman Radiarta, dalam keterangannya di Jakarta Pusat, menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci utama. Menurutnya, penggunaan aplikasi e-LAUT merupakan bentuk nyata komitmen KKP dalam menjaga integritas proses seleksi. Pendaftar diminta untuk melakukan registrasi secara mandiri dan langsung melalui kanal resmi yang telah disediakan.

“Hari ini kami sampaikan bahwa aplikasi rekrutmen telah resmi diluncurkan. Artinya, setiap pendaftar wajib masuk melalui sistem tersebut secara langsung. Kami pastikan tidak ada agen, tidak ada tangan kedua, apalagi tangan ketiga. Semua harus melalui jalur yang sama dan transparan,” ujar Nyoman dengan nada tegas di hadapan awak media. Dengan adanya sistem ini, rekam jejak setiap pelamar akan terdokumentasi dengan baik, memudahkan proses verifikasi kompetensi secara objektif.

Berita Lainnya

Transformasi Radikal BUMN: Danantara Bubarkan 167 Perusahaan, Jamin Tak Ada PHK Masal

Transformasi Radikal BUMN: Danantara Bubarkan 167 Perusahaan, Jamin Tak Ada PHK Masal

Waspada Penipuan Mencatut Nama Pejabat

Di tengah antusiasme masyarakat, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, memberikan peringatan keras mengenai potensi penipuan. Fenomena rekrutmen dalam skala besar seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi dengan menjanjikan kelulusan instan. Latif mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh iming-iming bantuan dari siapapun yang mengaku bisa meloloskan pelamar.

“Saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, jangan pernah percaya jika ada oknum yang menawarkan bantuan dengan motif tertentu. Momen seperti ini biasanya memicu munculnya modus penipuan yang terorganisir. Mereka akan mencoba meyakinkan pelamar bahwa mereka punya akses khusus,” tutur Latif. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah mencium potensi pencatutan nama-nama pejabat tinggi di lingkungan kementerian untuk meyakinkan calon korban.

Berita Lainnya

Ekonomi Indonesia Tumbuh Akseleratif 5,61 Persen, Purbaya Yudhi Sadewa: Momentum Tepat untuk ‘Serok’ Saham

Ekonomi Indonesia Tumbuh Akseleratif 5,61 Persen, Purbaya Yudhi Sadewa: Momentum Tepat untuk ‘Serok’ Saham

Modus yang sering muncul adalah adanya pihak yang mengaku-ngaku sebagai Kepala Badan, Sekretaris Direktorat Jenderal, hingga Kepala Pusat untuk meminta sejumlah uang atau imbalan. Latif menegaskan bahwa tidak ada satupun pejabat di KKP yang memiliki wewenang untuk ‘menitipkan’ orang di luar prosedur aplikasi resmi. Seluruh seleksi akan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang diunggah pelamar melalui website resmi di https://elaut-bppsdm.kkp.go.id/akp/.

Rincian Kebutuhan: Dari Nahkoda hingga Anak Buah Kapal

Rekrutmen masif ini merupakan bagian integral dari rencana modernisasi 1.582 unit kapal perikanan milik negara. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tangkap nelayan Indonesia sekaligus mewujudkan visi ekonomi biru yang berkelanjutan. Kebutuhan personel ini mencakup berbagai keahlian khusus yang vital bagi operasional kapal di laut lepas.

Berita Lainnya

Kementerian Keuangan Bakal Ambil Alih KCIC? Upaya Pemerintah Selamatkan Proyek Kereta Cepat Whoosh dari Jeratan Beban

Kementerian Keuangan Bakal Ambil Alih KCIC? Upaya Pemerintah Selamatkan Proyek Kereta Cepat Whoosh dari Jeratan Beban

Adapun rincian formasi yang dibutuhkan meliputi berbagai posisi strategis, di antaranya:

  • Nahkoda Kapal Perikanan
  • Kepala Kamar Mesin (KKM)
  • Mualim dan Masinis
  • Fishing Master (Ahli Penangkapan Ikan)
  • Anak Buah Kapal (ABK) terampil

Modernisasi armada ini dibagi ke dalam beberapa kategori kapal berdasarkan ukuran tonase kotor (Gross Tonnage/GT). Dari total 1.582 kapal, sebanyak 1.000 unit merupakan kapal berukuran 30 GT yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.000 awak kapal. Sementara itu, untuk kapal menengah-besar berukuran 200 GT, dibutuhkan sekitar 9.649 personel untuk mengoperasikan 557 unit kapal. Sisanya, sekitar 625 orang akan ditempatkan di kapal-kapal berukuran jumbo di atas 500 GT.

Menuju Era Perikanan Modern dan Profesional

Langkah KKP ini dinilai sebagai terobosan besar dalam memprofesionalkan profesi nelayan dan awak kapal di Indonesia. Selama ini, profesi awak kapal perikanan sering dianggap sebagai pekerjaan sektor informal dengan perlindungan yang minim. Dengan sistem rekrutmen resmi dan modernisasi alat tangkap, pemerintah berharap standar kerja dan kesejahteraan para pelaut perikanan dapat meningkat signifikan.

Proses seleksi yang dijadwalkan mulai dibuka pada Mei mendatang ini diharapkan mampu menjaring talenta-talenta terbaik yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sah. KKP juga akan memberikan pembekalan dan pelatihan tambahan bagi mereka yang lolos seleksi agar siap menghadapi tantangan operasional di laut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan maritim melalui pengelolaan sumber daya laut yang lebih modern dan terukur.

Bagi masyarakat yang berminat, disarankan untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti sertifikat keahlian pelaut perikanan (ANPIN/ATAPIN), buku pelaut, dan dokumen identitas lainnya. Segala informasi terkait syarat dan ketentuan teknis akan terus diperbarui melalui kanal informasi resmi KKP. Pastikan Anda hanya mempercayai informasi dari sumber yang valid untuk menghindari kerugian materiil maupun non-materiil akibat penipuan.

Dengan transparansi yang dijaga ketat, diharapkan 20.094 awak kapal yang terpilih nantinya benar-benar merupakan individu yang kompeten dan berintegritas, yang siap membawa industri perikanan Indonesia bersaing di kancah global. LajuBerita akan terus mengawal perkembangan proses rekrutmen ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Reporter Nasional

Reporter Nasional

Mengulas berita politik dan sosial dari berbagai daerah di Indonesia.

Lihat semua artikel →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *