Paradoks Ekonomi Indonesia: Mengapa Pertumbuhan 35 Persen Justru Menambah Angka Kemiskinan? Ini Sorotan Tajam Prabowo

LajuBerita — Di tengah riuh rendah suasana politik di Kompleks Parlemen, Senayan, sebuah pernyataan mengejutkan meluncur dari lisan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah momen yang terasa begitu emosional namun tetap formal, sang Kepala Negara mengungkapkan kegelisahan mendalamnya terhadap anomali ekonomi yang sedang menjangkiti Tanah Air. Bagaimana mungkin sebuah negara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi konsisten setiap tahunnya, justru mendapati rakyatnya kian terperosok dalam jerat kemiskinan?

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam struktur ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir. Dalam paparannya pada rapat paripurna DPR RI yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026), ia mengungkapkan sebuah ironi besar. Meskipun secara data makro Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun—yang jika diakumulasikan mencapai 35%—kenyataannya di lapangan berbicara hal yang sangat berbeda.

Berita Lainnya

IHSG Kembali Perkasa Tembus Level Psikologis 7.000: Geliat Saham Perbankan dan Imperium Konglomerat Pemicu Optimisme

Sebuah “Pukulan” di Ulu Hati Sang Presiden

Ada satu kutipan yang paling membekas dalam pidato tersebut. Prabowo mengaku bahwa dirinya merasa seperti dipukul tepat di ulu hati saat pertama kali menerima laporan data ekonomi pasca-dilantik menjadi presiden. Bagi seorang pemimpin yang memikul beban harapan ratusan juta rakyat, melihat angka-angka kemiskinan yang merangkak naik di tengah klaim kesuksesan ekonomi adalah sebuah tamparan keras.

“Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah. Kelas menengah justru turun,” ujar Prabowo dengan nada suara yang berat, menggambarkan betapa seriusnya persoalan kemiskinan di Indonesia saat ini.

Berita Lainnya

Efek Mitigasi Global, Anggaran Kementerian PU 2026 Dipangkas Drastis Rp 12,71 Triliun

Narasi yang dibawa Prabowo bukan sekadar tentang statistik, melainkan tentang rasa keadilan sosial. Ia memaparkan bahwa angka kemiskinan yang semula berada di kisaran 4,61% justru merangkak naik menuju 4,9%, bahkan ada indikator yang menunjukkan kenaikan hingga 8% di sektor tertentu. Baginya, pertumbuhan 35% seharusnya linear dengan peningkatan kekayaan rakyat sebesar 35% pula, namun faktanya distribusi kesejahteraan tersebut seolah terhambat oleh tembok yang tak kasat mata.

Menyusutnya Kelas Menengah: Alarm Bahaya bagi Struktur Sosial

Salah satu poin krusial yang diangkat adalah fenomena menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah. Dalam teori ekonomi, kelas menengah adalah tulang punggung konsumsi domestik dan stabilitas sosial. Jika kelompok ini tergerus, maka fondasi ekonomi sebuah negara akan menjadi rapuh. Prabowo mempertanyakan ke mana larinya aliran uang dari pertumbuhan 5% per tahun tersebut jika tidak mendarat di kantong masyarakat luas.

Berita Lainnya

Menhub Dudy Purwagandhi Ungkap Strategi Baru Proyek Jalur DDT Bekasi-Cikarang: Sinergi Investasi Bersama PT KAI

Persoalan ini memicu tanda tanya besar mengenai kebijakan fiskal yang selama ini dijalankan. Apakah pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite saja? Ataukah ada kebocoran sistemik yang membuat efek tetesan ke bawah (trickle-down effect) tidak pernah benar-benar terjadi? Inilah tantangan yang kini harus dijawab oleh kabinet di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menuntut Jawaban Matematis dan Ilmiah

Prabowo Subianto bukanlah sosok yang puas dengan retorika semata. Ia menantang para pakar, guru besar, organisasi kemasyarakatan, hingga partai politik untuk membedah fenomena ini secara ilmiah. Ia menginginkan jawaban yang matematis dan logis mengapa tren ekonomi Indonesia menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan tersebut.

Berita Lainnya

Transmart Full Day Sale 12 April 2026: Pesta Diskon Gila-Gilaan Hingga 50+20 Persen Kembali Digelar!

“Jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis. Dan menurut saya, jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trayektori yang tidak tepat,” tegasnya. Pernyataan ini memberikan sinyal kuat bahwa akan ada perombakan besar-besaran dalam strategi ekonomi nasional di masa mendatang. Prabowo seolah ingin mengatakan bahwa cara-cara lama tidak lagi bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan baru yang kian kompleks.

Belajar dari Negara Lain: Mengapa Kita Tertinggal secara Sistemik?

Dalam pidatonya, Prabowo juga melakukan komparasi dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Meksiko, India, dan Filipina. Ia melihat ada perbedaan sistemik yang mendasar antara Indonesia dengan negara-negara tersebut dalam mengelola pertumbuhan ekonomi. Indonesia, menurutnya, harus berani berkaca pada fakta pahit bahwa jika sistem yang sekarang terus dipertahankan tanpa evaluasi radikal, cita-cita menjadi bangsa yang makmur hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Perbedaan sistemik ini merujuk pada bagaimana negara mengelola sumber daya alam, bagaimana industri manufaktur dijalankan, hingga bagaimana perlindungan sosial diberikan kepada rakyat kecil. Prabowo menekankan bahwa fakta di lapangan tidak bisa dibohongi dengan deretan angka di atas kertas. Jika rakyat masih merasa sulit memenuhi kebutuhan pokok, maka pertumbuhan setinggi apa pun tetap dianggap gagal.

Menuju Indonesia Makmur: Harapan di RAPBN 2027

Pidato dalam rapat paripurna ini menjadi fondasi awal bagi penyusunan RAPBN 2027. Prabowo ingin memastikan bahwa anggaran negara di masa depan benar-benar dialokasikan untuk membenahi trayektori ekonomi yang melenceng tersebut. Fokus utamanya adalah bagaimana mengembalikan kekuatan kelas menengah dan menekan angka kemiskinan secara signifikan melalui kebijakan yang lebih inklusif.

Langkah ini tentu tidak mudah. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh agar tercipta iklim usaha yang sehat tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Prabowo sebelumnya juga sempat mengingatkan agar buruh tidak menuntut berlebihan, namun di sisi lain ia juga meminta pengusaha untuk lebih peduli pada nasib karyawannya. Sebuah keseimbangan yang sulit, namun harus dicapai demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Sebagai penutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sistemik. Baginya, menjadi bangsa yang makmur adalah harga mati, dan itu hanya bisa dicapai jika sistem ekonomi nasional berjalan di jalur yang benar—jalur yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dari setiap persentase pertumbuhan yang dihasilkan. Dunia kini menanti, akankah “pukulan di ulu hati” ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya?