Gebrakan Said Iqbal di Istana: Misi ‘Perjuangan dari Dalam’ demi Keseimbangan Nasib Buruh

LajuBerita — Panggung politik dan ketenagakerjaan Indonesia baru saja menyaksikan sebuah pergeseran paradigma yang signifikan. Said Iqbal, sosok yang selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol perlawanan buruh di jalanan, kini resmi melangkah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia (KSPI) tersebut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58/P, sebuah payung hukum yang menandai babak baru bagi gerakan buruh di tanah air. Langkah Said Iqbal ini bukanlah tanpa kontroversi, namun bagi sang tokoh buruh, ini adalah sebuah strategi ‘ijtihad’ politik untuk memastikan suara kaum pekerja tidak lagi hanya bergaung di luar pagar Istana, melainkan bergema langsung di meja-meja pengambilan keputusan tertinggi.

Berita Lainnya

Ketahanan Energi Nasional Membaik, Cadangan BBM Indonesia Segera Sentuh Target Satu Bulan

Manuver Strategis: Mengapa Sekarang?

Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa seorang Said Iqbal yang begitu vokal mengkritik kebijakan pemerintah melalui demonstrasi buruh besar-besaran, akhirnya bersedia menerima pinangan Istana? Menjawab keraguan tersebut, Said Iqbal menegaskan bahwa keputusannya telah melalui diskusi panjang dan mendalam di internal KSPI serta Partai Buruh.

“Setelah kami diskusikan dengan kawan-kawan di KSPI dan seluruh elemen buruh, kami sepakat bahwa saatnya berjuang melalui jalur dalam. Ini adalah upaya untuk menjaga keseimbangan kebijakan,” ujar Said Iqbal saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026). Ia melihat ada komitmen dari Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil, yang menjadi alasan kuat baginya untuk memberikan masukan secara langsung.

Berita Lainnya

Akses Menuju Stadion Kelas Dunia Kian Terbuka, Stasiun KRL JIS Targetkan Operasi Juni 2026

Misi Menciptakan Keseimbangan Terhadap Dominasi Pemilik Modal

Salah satu poin krusial yang ditekankan oleh Said Iqbal adalah ketimpangan akses informasi dan pengaruh di lingkaran menteri ekonomi. Selama ini, ia mengamati bahwa para pengusaha dan pemilik modal memiliki saluran komunikasi yang sangat lancar dengan para pengambil kebijakan. Nama-nama besar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, hingga Airlangga Hartarto sering dianggap sebagai jembatan bagi aspirasi pemilik modal.

“Secara kasat mata, kita melihat banyak masukan yang masuk ke pemerintah lebih banyak bersifat dari sisi kepemilikan modal. Saya memberanikan diri melakukan ikhtiar ini agar ada keseimbangan. Suara buruh harus memiliki bobot yang sama di telinga Presiden,” tegasnya. Dengan posisinya sekarang, Said berharap kebijakan yang lahir tidak lagi hanya berorientasi pada kemudahan investasi semata, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan pekerja.

Berita Lainnya

Wajah Baru Garuda Indonesia: Mengintip Strategi Turnaround dan Perombakan Kursi Petinggi GIAA

Nasib Demonstrasi: Hak Konstitusi yang Tetap Terjaga

Muncul kekhawatiran bahwa masuknya Said Iqbal ke kabinet akan meredam aksi-aksi unjuk rasa buruh yang selama ini menjadi senjata utama penekan kebijakan. Namun, Said dengan tegas menepis anggapan tersebut. Baginya, demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang dan tidak boleh dihilangkan oleh posisi jabatan apa pun.

“Demonstrasi adalah hak konstitusi, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Siapa pun, baik KSPI maupun serikat buruh lainnya, tetap memiliki hak untuk turun ke jalan selama mengikuti prosedur undang-undang yang berlaku,” jelasnya. Meski demikian, ia memiliki ambisi bahwa dengan perannya di dalam, frekuensi demonstrasi bisa berkurang jika masalah-masalah krusial seperti upah dan PHK dapat diselesaikan melalui analisis kebijakan yang tepat sebelum menjadi konflik terbuka.

Berita Lainnya

Waspada Penipuan! Otorita IKN Tegaskan Kabar Lowongan Kerja di Medsos Adalah Hoaks

Fokus Utama: Keadilan Upah dan Analisis Dampak Ekonomi

Isu upah minimum selalu menjadi bahan bakar utama yang memicu gejolak buruh setiap tahunnya. Sebagai Penasihat Khusus, Said Iqbal berencana melakukan pendekatan yang lebih saintifik dan berbasis data. Ia berjanji akan menyusun analisis kebijakan yang mendalam mengenai besaran kenaikan upah yang ideal.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencari titik temu antara daya beli buruh dan kemampuan penyerapan tenaga kerja oleh industri. “Sebelum masalah upah meledak di jalanan, kami akan membuat kajian komprehensif mengenai dampaknya terhadap ekonomi nasional. Kami ingin memastikan upah yang diberikan adil, sehingga buruh tidak merasa perlu terus-menerus melakukan aksi protes setiap tahun,” tambahnya.

Komitmen ‘Turun Gunung’ Hadapi Ancaman PHK

Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang membayangi sektor manufaktur dan industri lainnya menjadi perhatian serius bagi Said Iqbal. Ia memberikan janji yang cukup berani: ia tidak akan hanya duduk di balik meja. Jika terdapat ancaman PHK di suatu perusahaan, ia berencana untuk langsung terjun ke lapangan sebagai perwakilan pemerintah.

“Tugas saya bukan hanya memberikan saran, tapi juga mendatangi langsung lokasi konflik. Jika ada ancaman PHK, saya akan memastikan untuk hadir bersama serikat buruh setempat. Pak Prabowo telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi serikat buruh untuk berdialog,” papar Said. Strategi yang akan dikedepankan adalah dialog tripartit untuk mencari solusi alternatif selain pemecatan.

Dialog Sebagai Kunci: Mengurangi Biaya Tenaga Kerja Tanpa Memangkas Pekerja

Dalam pandangannya, PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir. Said mengusulkan adanya negosiasi mengenai efisiensi biaya tenaga kerja (labor cost) melalui penyesuaian jam kerja atau pembagian shift, bukan dengan memutus kontrak kerja. Dengan mengurangi jam kerja atau mereduksi jumlah shift secara sementara, perusahaan tetap bisa bertahan di masa sulit tanpa mengorbankan mata pencaharian buruh.

Langkah Said Iqbal ini menandai sebuah eksperimen politik yang menarik. Apakah seorang aktivis buruh yang vokal mampu mempertahankan idealismenya saat berada di dalam sistem, ataukah ia akan terserap dalam birokrasi? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, setidaknya untuk saat ini, para buruh memiliki satu orang ‘orang dalam’ yang memahami denyut nadi perjuangan mereka di lingkar terdalam kekuasaan Presiden Prabowo.

Kehadiran Said Iqbal sebagai penasihat diharapkan mampu meminimalisir sumbatan komunikasi antara pemerintah dan kaum pekerja. Kebijakan pemerintah ke depan di sektor ketenagakerjaan diprediksi akan lebih dinamis dengan adanya masukan-masukan yang langsung berasal dari akar rumput gerakan buruh.