Menakar Ambisi Ekspansi Bioskop: DPR Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

LajuBerita — Di tengah gelombang optimisme yang menyelimuti kebangkitan layar lebar tanah air, sebuah peringatan penting muncul dari gedung parlemen. Pertumbuhan jumlah layar bioskop yang terus digenjot di berbagai penjuru nusantara tidak boleh sekadar menjadi angka statistik ekspansi bisnis semata. Ada aspek fundamental yang jauh lebih krusial untuk diperhatikan: apakah penambahan layar tersebut selaras dengan kondisi kantong masyarakat dan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal secara nyata?

Persoalan ini menjadi sorotan tajam Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VII DPR RI yang membahas kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu. Novita menekankan bahwa pembangunan infrastruktur hiburan seperti bioskop harus dilakukan dengan perhitungan matang, agar tidak menjadi investasi yang sia-sia atau bahkan menjadi beban baru bagi ekosistem ekonomi di daerah.

Berita Lainnya

Transformasi Stasiun Bundaran HI, MRT Jakarta Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Thamrin

Jangan Sampai Menjadi ‘Blunder’ Investasi

Novita Hardini mengingatkan para pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam euforia pertumbuhan tanpa melihat realitas di lapangan. Menurutnya, ambisi untuk memperbanyak layar harus diimbangi dengan analisis mendalam terhadap daya beli masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Jika sebuah bioskop megah berdiri namun harga tiketnya tidak terjangkau oleh warga setempat, maka tujuan pemerataan akses hiburan dipastikan akan gagal.

“Jangan sampai blunder, kita jangan sampai mendengar satu jeritan tapi melupakan jeritan yang lain. Jumlah layar memang penting untuk distribusi, tapi ketika layar sudah diinvestasikan dan sudah dibangun, pertanyaannya adalah: siapa yang bisa masuk dan menonton di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti sekarang ini?” tegas Novita dengan nada retoris.

Berita Lainnya

Kedaulatan Hijau: Kemenhut Akselerasi Penetapan Hutan Adat hingga 368 Ribu Hektare, Target 1,4 Juta Hektare Kian Dekat

Ia menambahkan bahwa pembangunan ekosistem industri perfilman saat ini harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Tanpa adanya sinkronisasi antara investasi fisik dan kemampuan ekonomi penonton, dikhawatirkan bioskop-bioskop baru tersebut hanya akan menjadi monumen mati yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap industri kreatif maupun kesejahteraan warga sekitar.

Mendorong Dampak Ekonomi yang Inklusif

Lebih jauh, legislator dari Fraksi PDI-P ini menuntut adanya peta jalan (roadmap) yang lebih jelas dari pemerintah dan para pelaku industri mengenai target dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Kehadiran bioskop di sebuah daerah seharusnya tidak hanya menjadi ladang keuntungan bagi para produser film atau pemilik modal besar saja, tetapi juga harus mampu menciptakan efek domino yang positif bagi pelaku UMKM dan tenaga kerja setempat.

Berita Lainnya

Wajah Kemanusiaan di Balik Meja Kerja: Bagaimana PNM Mengintegrasikan Solidaritas Sosial ke Dalam Budaya Perusahaan

“Ini perlu diperjelas dukungan roadmap-nya. Apa target dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat sekitar? Jangan hanya memikirkan keuntungan bagi teman-teman pelaku industri film saja, tapi pikirkan juga bagaimana masyarakat sekitar bisa merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran media hiburan tersebut,” lanjutnya. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi kreatif agar menjadi tulang punggung baru ekonomi nasional.

Novita mengusulkan agar setiap rencana pembangunan bioskop di daerah turut menyertakan konsep pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan melibatkan sektor kuliner lokal di area sinema atau memastikan penyerapan tenaga kerja lokal dalam operasional bioskop tersebut.

Paradoks Pertumbuhan Film Nasional

Data menunjukkan bahwa perfilman Indonesia sedang berada dalam masa keemasan jika dilihat dari sisi produktivitas dan minat penonton. Berdasarkan catatan Kementerian Ekonomi Kreatif, tahun 2025 menjadi tonggak sejarah dengan jumlah penonton film lokal yang menembus angka fantastis, yakni sekitar 65 juta orang. Sebanyak 178 judul film asli Indonesia telah menghiasi layar-layar bioskop sepanjang tahun tersebut.

Berita Lainnya

Jadwal Lengkap Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini: 14 Titik Strategis untuk Mudahkan Urusan Pajak Anda

Namun, di balik angka-angka yang mengesankan itu, tersimpan paradoks yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun jumlah penonton meledak, persebaran layar yang menayangkan film-film lokal masih sangat terbatas dan cenderung stagnan. Terlebih lagi, masih ada kecenderungan kuat di kalangan pengelola bioskop untuk memberikan karpet merah bagi film-film asing yang dianggap lebih menjanjikan secara komersial.

“Logika ekonomi para investor yang membangun layar itu pasti mencari keuntungan dan ingin modalnya cepat kembali. Nah, jika akar masalah terkait keberpihakan terhadap film lokal ini belum ada solusinya, saya rasa sekadar menambah jumlah layar bukanlah jawaban yang tuntas,” jelas Novita. Masalah distribusi film lokal yang seringkali terpinggirkan oleh blockbuster luar negeri memang menjadi isu klasik yang hingga kini masih mencari titik temu.

Ketimpangan Distribusi: Jawa-Sentris yang Belum Terurai

Isu lain yang tak kalah krusial adalah masalah sentralisasi bioskop. Berdasarkan data dari Cinema Poetica, sebuah platform media pegiat kultur film Indonesia, terdapat sekitar 244 film Indonesia yang tayang pada tahun 2025. Namun, jumlah layar di seluruh tanah air hanya berkisar di angka 2.500 layar. Angka ini pun mayoritas masih terpusat di Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar.

Kondisi ini menciptakan jurang pemisah bagi penonton di luar Jawa yang memiliki keterbatasan akses untuk menikmati karya anak bangsa. Akibatnya, banyak film daerah atau film dengan isu lokal yang kuat tidak mendapatkan ruang penayangan yang layak di tempat asalnya sendiri. Investasi bioskop yang timpang secara geografis ini dinilai menghambat pertumbuhan talenta-talenta kreatif di luar Jakarta.

Novita Hardini pun mengajak para pelaku platform digital dan seluruh elemen dalam ekosistem perfilman untuk bersatu mendesak pemerintah agar hadir lebih nyata. Ia menekankan pentingnya regulasi afirmatif yang mampu mengintervensi pasar demi terciptanya persaingan yang lebih sehat.

Perlunya Regulasi Afirmatif dan Intervensi Pemerintah

Intervensi pemerintah yang dimaksud mencakup penetapan aturan yang melindungi jatah layar bagi film nasional, pemberian insentif bagi investor yang bersedia membangun bioskop di wilayah terpencil, hingga standarisasi harga tiket yang disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) di masing-masing wilayah.

“Pemerintah harus hadir menetapkan regulasi afirmatif. Kita butuh intervensi yang dapat membangun ekosistem perfilman yang lebih sehat, baik dari segi persaingan penayangan film maupun pemerataan jumlah layar. Tanpa regulasi yang tegas, kebijakan pemerintah hanya akan menguntungkan mereka yang sudah kuat secara modal,” imbuhnya.

Menutup pernyatannya, Novita menegaskan bahwa keberlanjutan industri film tidak hanya bergantung pada kualitas cerita yang dihasilkan oleh sutradara dan produser, tetapi juga pada ekosistem yang mendukung keterjangkauan dan inklusivitas. Layar bioskop bukan sekadar jendela untuk menonton cerita, melainkan cermin dari keadilan ekonomi dan aksesibilitas budaya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya kolaborasi antara DPR, kementerian terkait, investor, dan pelaku industri, diharapkan tantangan distribusi dan ekonomi ini dapat teratasi. Sehingga, visi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi kreatif dunia melalui sektor perfilman tidak hanya menjadi angan-angan, tetapi menjadi kenyataan yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.