Sorotan Anggaran EO Rp 113 Miliar, Kepala BGN Dadan Hindayana Beberkan Alasan Strategis

Reporter Nasional | LajuBerita
12 Apr 2026, 13:19 WIB
Sorotan Anggaran EO Rp 113 Miliar, Kepala BGN Dadan Hindayana Beberkan Alasan Strategis

LajuBerita — Di tengah riuh rendah pembicaraan publik mengenai alokasi anggaran sebesar Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya memberikan penjelasan mendalam. Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari manuver strategis BGN yang saat ini masih berada dalam fase transisi sebagai lembaga baru di pemerintahan.

Dadan mengungkapkan bahwa sebagai institusi yang baru saja terbentuk, BGN tengah berakselerasi dalam membangun fondasi sistem dan tata kelola operasional. Ia mengakui secara jujur bahwa untuk saat ini, kapasitas internal lembaga belum sepenuhnya siap untuk mengeksekusi agenda-agenda berskala besar secara mandiri.

“Sebagai lembaga baru yang mengemban amanah program strategis nasional, kami berada pada fase awal penguatan struktur organisasi. Realitanya, BGN belum memiliki sumber daya internal yang memadai untuk menangani seluruh rangkaian kegiatan masif secara otonom,” tutur Dadan dalam keterangan resminya pada Minggu (12/4/2026).

Berita Lainnya

Rekor Sejarah! Stok Beras Nasional Tembus 4,9 Juta Ton, Mentan dan Dirut BULOG Pastikan Pangan Aman

Rekor Sejarah! Stok Beras Nasional Tembus 4,9 Juta Ton, Mentan dan Dirut BULOG Pastikan Pangan Aman

Kebutuhan Profesionalisme di Tengah Transisi

Dadan menggarisbawahi bahwa program sosialisasi dan kampanye publik mengenai isu gizi nasional memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kehadiran tenaga profesional dari pihak ketiga menjadi sangat krusial. Keahlian EO dalam memetakan risiko operasional, koordinasi vendor, hingga manajemen lapangan dipandang sebagai solusi untuk menjamin kualitas acara tetap terjaga.

“Pelibatan EO bukan sekadar soal teknis, melainkan langkah terukur demi memastikan setiap kegiatan berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu. Mereka memiliki tim solid dengan rekam jejak yang dibutuhkan untuk memitigasi risiko di lapangan, sesuatu yang secara objektif belum bisa kami penuhi sepenuhnya di fase awal ini,” tambahnya.

Berita Lainnya

Catatan Kritis DPR RI Terkait Evaluasi Mudik 2026: Urgensi Buffer Zone dan Penataan Infrastruktur Jalan

Catatan Kritis DPR RI Terkait Evaluasi Mudik 2026: Urgensi Buffer Zone dan Penataan Infrastruktur Jalan

Transparansi dan Efisiensi Anggaran

Menanggapi kekhawatiran publik soal transparansi, Dadan menegaskan bahwa penggunaan pihak ketiga justru mempermudah proses audit dan pengawasan. Dengan pola kerjasama ini, seluruh administrasi pengadaan barang dan jasa serta pelaporan keuangan dapat terdokumentasi secara lebih sistematis dan terpusat.

Hal ini, menurut Dadan, selaras dengan komitmen lembaga untuk menjaga akuntabilitas anggaran negara. “Dokumentasi yang sistematis melalui pihak ketiga justru memudahkan lembaga pengawas dalam melakukan monitoring. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas,” jelasnya.

Selain itu, Dadan memaparkan bahwa alokasi tersebut juga menyasar agenda vital lainnya, seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para pengelola makanan. Program ini bertujuan melahirkan SDM terlatih guna memastikan standar keamanan pangan nasional tetap terjaga dengan ketat.

Berita Lainnya

Langkah Strategis Ketahanan Energi: Bahlil Lahadalia Pastikan Minyak Mentah Rusia Segera Masuk ke Indonesia

Langkah Strategis Ketahanan Energi: Bahlil Lahadalia Pastikan Minyak Mentah Rusia Segera Masuk ke Indonesia

Solusi Jembatan untuk Hasil Maksimal

Dari sisi manajerial, membangun tim internal dalam waktu singkat membutuhkan biaya rekrutmen dan pelatihan yang tidak sedikit serta waktu yang lama. Sementara itu, mandat program gizi harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“EO bertindak sebagai bridging atau jembatan. Kami tidak ingin mengorbankan kualitas dan ketepatan waktu program hanya karena keterbatasan kapasitas internal yang sedang dibangun. Fokus kami adalah bagaimana pesan pemerintah sampai ke masyarakat dengan cara yang paling efektif dan menarik,” pungkas Dadan.

BGN pun berjanji akan terus membuka ruang bagi pengawasan publik serta lembaga pengawas internal maupun eksternal, guna memastikan seluruh kegiatan tetap berada dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Lainnya

Dampak Konflik AS-Iran: Presiden Prabowo Pastikan Jemaah Haji Tak Terbebani Kenaikan Tiket Pesawat

Dampak Konflik AS-Iran: Presiden Prabowo Pastikan Jemaah Haji Tak Terbebani Kenaikan Tiket Pesawat
Reporter Nasional

Reporter Nasional

Mengulas berita politik dan sosial dari berbagai daerah di Indonesia.

Lihat semua artikel →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *